SBY perintahkan kader Demokrat tak berkomentar soal KPK vs Polri
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan seluruh kadernya untuk tidak memberikan komentar soal kisruh KPK dan Polri. Hal tersebut diutarakan oleh Politikus Demokrat Ruhut Sitompul.
Saat ditanya awak media, anggota komisi III DPR itu pun tak berkomentar banyak.
"Ketua Umum kami minta kami menahan diri karena kami tahu suasana sekarang tapi at least dengan Jokowi yang nggak intervensi kita harus hargain itu," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi soal Jokowi sebagai pemimpin koalisi? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bakal pemimpin koalisi besar Prabowo-Gibran. Dia menilai usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Ruhut menjelaskan, partainya hanya berharap agar kisruh yang terjadi di dua lembaga penegak hukum itu dapat diselesaikan. Sebab, keberadaan dua lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh negara.
"Kita perlu kepolisian sebagai lembaga tapi KPK juga kita perlu karena negara kita perlu menghindari kaitan dengan korupsi. Jadi bagaimana pun biar hati tetap panas kepala harus tetap dingin," ucapnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
SBY meminta kader Demokrat itu tidak bicara dan mendengarkan arahan penting darinya.
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaSekitar selama satu jam berada di ruang penyidik, Bambang Pacul keluar dari Mabes Polri.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengangguk dan tersenyum saat ditanya soal isu Demokrat masuk kabinet pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaBeredar susunan kabinet jika Prabowo-Gibran resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
Baca SelengkapnyaDia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca Selengkapnya