SBY protes keras DPR: Bagaimana pengawasan dana aspirasi itu?

Merdeka.com - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait kisruh dana aspirasi sebesar dana Rp 11,2 triliun yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lewat akun twitternya, ada lima hal dikritisi SBY terkait wacana DPR meminta jatah dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota yang akan dimasukkan dalam Rancangan APBN 2016. Menurut SBY, tidak ada pengawas yang jelas jika dana aspirasi dikucurkan.

"Bagaimana akuntabilitas & pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak 'dipegang' sendiri oleh anggota DPR?," kata SBY dalam akun twitternya seperti dikutip merdeka.com, Senin (15/6).

Pertama SBY menilai bagaimana dana sebesar Rp 20 miliar per anggota tersebut dapat menyatu dengan rencana pembangunan pemerintah maupun pemerintah daerah asal anggota DPR tersebut. "Ingat, APBN direncanakan & disiapkan dgn proses 'dari atas & dari bawah' secara terpadu, bertahap & berlanjut. Di mana masuknya?," ujarnya.

Kedua, menurut SBY, bagaimana menjamin penggunaan dana tersebut tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah dan yang diinginkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Ketiga, beber SBY, kalau anggota DPR punya dana aspirasi, bagaimana dengan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dinilai lebih tahu dan lebih dekat ke dapil.

"Kalau mereka juga dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN & APBD yang tidak 'ditangan' eksekutif dalam perencanaannya," kata SBY.

"Betapa rumit & kompleksnya perencanaan pembangunan, karena masing-masing pihak punya keinginan & rencananya sendiri," imbuh Ketua Umum Demokrat itu.

Selanjutnya, SBY menilai apa bedanya antara pemerintah dan DPR jika saling mementingkan jatah anggaran. SBY mempertanyakan pengawasan dana tersebut jika nantinya dikucurkan pemerintah.

"Kalau anggota DPR punya 'jatah & kewenangan' untuk tentukan sendiri proyek & anggarannya, lantas apa bedanya eksekutif & legislatif?," tukas SBY.