SBY protes Projo bawa atribut kampanye, KPU berdalih tak bisa atur peserta luar
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out saat deklarasi kampanye damai lantaran banyaknya pelanggaran yang dilakukan parpol pendukung Jokowi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tak bisa mengontrol semua massa pendukung.
"Jadi begini, sebetulnya yang sudah kita atur semua delegasi yang ada di dalam jalur karnaval. Memang kalau yang di luar ini, kita tidak bisa ngatur," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9).
KPU tidak bisa langsung melarang massa pendukung, khususnya yang berada di luar jalur karnaval. KPU juga mengaku tak bisa memaksa mereka mencopot atribut partai. Pasalnya, kata Arief, per hari ini sudah memasuki masa kampanye Pilpres 2019.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Dimana massa menggeruduk kantor KPU? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
"Pertama ini sudah masa kampanye, orang boleh saja kampanye, sepanjang regulasinya dipatuhi. Kedua, khusus kegiatan ini sepanjang jalur kita kontrol, siapa saja, berapa banyak, jumlah kaos kita bagikan, juga atribut, semua diperhatikan," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, SBY mengaku kecewa karena ada peserta membawa atribut parpol untuk kampanye. Apalagi Demokrat hanya membawa atribut yang disediakan oleh KPU. SBY pun meninggalkan tempat dan menitip pesan kepada Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di lokasi.
"Pak Hinca, Pak Hinca, ini bukan dari KPU kan? Anu di kita yang tertib karena yang lain melanggar semua. Jadi saya sudah tahu saya. Bapak (Hinca) yang mimpin, nanti kalau ditanya, pak SBY sengaja meninggalkan tempat kerena Demokrat tertib sesuai dengan aturan, tapi yang lain sudah berkampanye, sudah gitu saja," kata SBY kepada Hinca di lokasi.
Terpisah, Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean geram dengan adanya kelompok lain yang membawa atribut di luar ketentuan KPU. Dia menyebut kelompok simpatisan Capres Jokowi.
"Dari KPU jelas edaran dan keputusan yang kami terima adalah tidak boleh ya melarang kampanye membawa alat peraga kampanye karena semua disediakan KPU dan kami mengikuti aturan itu dan ternyata yang lain tidak mengikuti dan kami merasa terjebak di dalam euforia permainan sekelompok pendukung pak Jokowi," ujarnya.
Saat rombongan SBY melintas, relawan Projo (Pro Jokowi) mengibarkan bendera. Menurutnya, hal ini tidak adil dalam deklarasi yang bertajuk damai ini.
"Kami lihat di situ ada bendera Projo, dan bahkan posko Projo, ini kami anggap ketidakadilan di dalam deklarasi kampanye damai. Maka Pak SBY bersama Pak Zulkifli Hasan ya menyatakan protes dan meninggalkan acara lebih awal," tuturnya.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi menyebut sikap Demokrat berlebihan. Menurutnya, pihaknya hanya merayakan pemilu yang damai dan gembira. Simpatisan Jokowi juga mengikuti acara sesuai aturan.
"Enggak lah tidak ada provokasi ini kan kampanye damai gitu, tujuan kampanye damai kan untuk merayakan kesepakatan bahwa kita akan menyelenggarakan pemilu pilpres dan pileg dengan baik dan damai jujur dan demokratif, ngga ada yang memprovokasi, enggak ada yang berbuat diluar ketentuan acara, jangan lebay lah, jangan lebay lah," ujarnya.
Reporter: Lizsha EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu
Baca SelengkapnyaKPU melarang atribut kampanye untuk dibawa ke dalam area debat capres cawapres perdana besok.
Baca SelengkapnyaJelang pelaksanaan Pemilu 2024, pemasangan atribut kampanye berupa bendera hingga baliho mulai marak.
Baca SelengkapnyaBerbagai atribut kampanye yang bertebaran dan menyebabkan pemandangan kota terlihat kumuh akhirnya mukai ditertibkan.
Baca SelengkapnyaSudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaHasyim menegaskan, sosialisasi hanya bisa dilakukan oleh peserta Pemilu yang sudah ada saat ini adalah partai politik, bukan calon presiden, mau pun caleg.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaPublik pun menyoroti sikap tersebut, yang dinilai perlu adanya langkah cuti untuk kepala negara saat berpartisipasi dalam kampanye.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca SelengkapnyaAnies, Ganjar dan Prabowo masih bebas bersilaturahmi hingga debat sesuai undangan BEM UI lantaran belum resmi mendaftar sebagai bakal calon presiden.
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya