SBY: Saya dan istri sedih, hujatan atau cacian itu kasar sekali

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan pilihan politik untuk menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah serius. Dia juga menegaskan, tidak ada agenda tersembunyi.

"Politik yang saya jalankan selama 10 tahun memimpin negeri ini, politik yang terang, politik yang tidak ada agenda yang tersembunyi," kata Yudhoyono dalam program 'Isu Terkini' diunggah di Youtube seperti dikutip dalam laman Sekretariat Kabinet, Jumat (4/10).

Presiden mengaku mendapatkan hujatan, cacian, dan kemarahan yang luar biasa saat Rapat Paripurna DPR, Jumat (26/9) dini hari, memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang memilih opsi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan melalui DPRD.

"Saya, bahkan istri, keluarga, dan teman-teman saya sedih waktu itu karena hujatan atau cacian-cacian itu kasar sekali, melebihi tata krama dan kepatutan dalam hubungan di antara sesama manusia. Begitu luar biasa," kata SBY.

Presiden mengatakan, dia menangkap adanya harapan atau ekspektasi masyarakat yang tinggi kepadanya selaku presiden untuk tidak sama sekali membiarkan sistem pilkada berubah dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD.

"Barangkali rakyat berpikir presiden itu bisa berbuat apa saja, bisa mencegah apa yang tidak diinginkan meskipun itu wilayah DPR RI, ataupun Demokrat bisa melakukan sesuatu untuk memastikan semuanya mengikuti opsi yang saya tawarkan itu, dan banyak hal," terang SBY.

SBY menilai kemarahan yang luar biasa itu juga salah alamat, terlebih karena tidak pernah sejak awal, baik pribadi maupun selaku presiden, dan Partai Demokrat yang dipimpinnya menginginkan pilkada itu berubah menjadi pilkada yang dipilih oleh DPRD.

"Tidak pernah, tetapi seolah-olah kami yang menginginkan seperti itu. Kan salah alamat," ujarnya.

SBY juga meyakini rakyat juga tahu sampai detik-detik terakhir, baik di Panja DPR-RI maupun di forum lobi, pihaknya ingin betul agar yang dipilih itu adalah opsi pilkada langsung dengan perubahan-perubahan ataupun perbaikan-perbaikan yang mendasar. Bukan seperti pilkada langsung tanpa perbaikan yang banyak sekali masalahnya. Jelas juga bukan pilkada yang dipilih oleh DPRD. Akan tetapi, kata SBY, opsi ini kandas dan ditolak di mana-mana.

"Jadi, saya pikir oke saya mengerti mereka marah. Saya juga marah kok mengapa tidak diterima sama sekali opsi ini. Opsi yang baik kok menurut saya, pengalaman saya memimpin negeri ini selama 10 tahun, tetapi itu juga kandas," kata SBY.