SBY sebut 100 juta warga Indonesia miskin, Wapres JK lebih percaya data BPS
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal 100 juta orang miskin di Indonesia. Dia meminta SBY melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah teruji keabsahannya.
"Itu datanya BPS tentu valid," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).
Dia menjelaskan, data tersebut sudah diakui secara internasional. Namun, JK menjelaskan, data bisa saja berubah jika alat ukur apa yang digunakan dalam mencari angka kemiskinan berbeda.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Apa yang dimaksud dengan fakta kuantitatif? Fakta kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dalam bentuk angka.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Apa yang diukur dalam data kuantitatif? Jenis data kuantitatif adalah data yang bisa diukur, diberi nilai numerik, dan dihitung.
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
"Tergantung ukuran apa yang kita pakai? Kalau ukuran yang kita pakai, ya ukuran yang diakui secara internasional, berpendapatan sekian per bulan berapa? Ada kurang lebih 15 faktor untuk mengetahui miskin atau tidak, rumahnya bagaimana," jelasnya.
Ditemui terpisah, Mensesneg Pratikno merespon terkait pernyataan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Dia meminta kepada SBY agar tidak berasumsi terkait angka kemiskinan yang ada di Indonesia serta melihat data yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Lihat aja data statistik. Kan barusan survei. Jadi ini jangan asumsi. Lihat aja data statistik," ujarnya di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat.
Adapun SBY bicara soal jumlah penduduk miskin yang mencapai 100 juta ini saat berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. SBY yang mendukung Prabowo sebagai capres berharap mantan Danjen Kopassus itu bisa mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia apabila nantinya memenangi pemilu.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca SelengkapnyaAndika membuka data, ada 10,47 persen warga di Jateng miskin. Menurutnya, hal itu perlu ditekan sampai dengan nol.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca SelengkapnyaSelain Muhadjir, tiga menteri yang menjadi saksi yakni Airlangga, Sri Mulyani dan Risma.
Baca SelengkapnyaNamun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca SelengkapnyaTolak ukur yang dimaksud Jokowi seperti pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaMayoritas pengeluaran kelompok kelas menengah untuk sektor makanan. Disusul sektor perumahan dan barang jasa lainnya.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca Selengkapnyandonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca Selengkapnya