Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

SBY sebut ada tanda ketidaknetralan negara di Pilkada 2018

SBY sebut ada tanda ketidaknetralan negara di Pilkada 2018 SBY usai menggelar Apel Siaga Kader Partai Demokrat se-Jawa Timur. ©2018 Merdeka.com/Moch Andriansyah

Merdeka.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku melihat gejala ketidaknetralan negara dalam proses demokrasi yang tengah berlangsung. Baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah atau provinsi lain yang ikut menggelar Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang.

"Saya banyak mendengar informasi, bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga dari daerah-daerah lain. Ada tanda-tanda, ada niat yang barang kali membuat aparat negara tidak netral. Rakyat tentu menolak cara-cara seperti ini," kata SBY usai menggelar Apel Siaga Kader Partai Demokrat se-Jawa Timur di Asrama Haji, Kota Madiun, Senin (18/6) petang.

Dugaan SBY ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab, saat momentum Lebaran Idulfitri kemarin, juga beredar video Ketua Umum DPN Seknas Jokowi, M Yamin yang mengklaim bahwa Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden dan kepala negara mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur 2018.

"Aparat negara netral, tidak memihak dan mengikuti aturan konstitusional, undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar SBY.

Suami Ani Yudhoyono ini melanjutkan, "Termasuk merek-mereka, elemen-elemen yang berasal dari eksekutif atau pemerintahan dan juga elemen dari Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)."

SBY kembali mengungkapkan, dirinya yang juga salah satu warga Negara Indonesia berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah. "Dengan rendah hati juga mengingatkan, janganlah aparat negara, jajaran di BIN, TNI dan Polri berpihak pada salah satu partai politik tertentu, berpihak pada Paslon tertentu," katanya.

Sebab menurut SBY, dengan berpihak pada salah satu Parpol dan Paslon tertentu yang ikut terlibat dalam proses Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019 nanti, mereka telah menciderai ruh demokrasi dan semangat Reformasi yang telah berjalan selama 20 tahun.

"(Dengan ketidaknetralan) lantas mengingkari sumpah jabatan sebagai aparat negara, terlebih sebagai prajurit Sapta Marga, anggota kepolisian dan intelijen," tegasnya. (mdk/fik)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pesan SBY, Sang Jenderal Purnawirawan untuk Menhan Prabowo dan Panglima TNI
Pesan SBY, Sang Jenderal Purnawirawan untuk Menhan Prabowo dan Panglima TNI

Dalam kesempatan itu dirinya juga berharap kepada Menhan serta Panglima TNI untuk bisa meningkatkan kemampuan prajurit TNI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Disinggung Soal Netralitas Oleh Eks Kasad Dudung, BIN Dapat Perintah Tegas Jokowi
VIDEO: Disinggung Soal Netralitas Oleh Eks Kasad Dudung, BIN Dapat Perintah Tegas Jokowi

Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: SBY Bersyukur Demokrat Ditelikung, Sindir Anies Tak Jujur dan Amanah
VIDEO: SBY Bersyukur Demokrat Ditelikung, Sindir Anies Tak Jujur dan Amanah

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat darurat di Cikeas, Jumat 1 September 2023.

Baca Selengkapnya
Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran
Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran

Nusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Baca Selengkapnya
SBY Ungkap Dua Prahara Guncang Demokrat, Kudeta Moeldoko dan Ditinggal Anies
SBY Ungkap Dua Prahara Guncang Demokrat, Kudeta Moeldoko dan Ditinggal Anies

Artikel ditulis reporter magang kampus merdeka program Kemendikbud: Nayla Shabrina.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?

Dudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.

Baca Selengkapnya
Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu
Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu

Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ngaku Punya Data Intelijen Arah Politik Partai, PKS Anggap Alarm Berbahaya
Jokowi Ngaku Punya Data Intelijen Arah Politik Partai, PKS Anggap Alarm Berbahaya

Terlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak

Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen

Baca Selengkapnya
BRIN Sebut Jokowi Terindikasi Salahgunakan Wewenang soal Data Intelijen
BRIN Sebut Jokowi Terindikasi Salahgunakan Wewenang soal Data Intelijen

Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN: Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024 Ancam Keutuhan Bangsa
Tim Hukum AMIN: Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024 Ancam Keutuhan Bangsa

sikap kenegarawanan Presiden serta netralitas alat-alat negara tak bisa ditawar

Baca Selengkapnya