Follow
SBY tunggu waktu pas putuskan nasib PKS di koalisi
Merdeka.com - Sikap berseberangan yang dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partai koalisi dalam sekretariat gabungan (Setgab) lain terusik.
Namun demikian SBY tidak tergesa-gesa untuk melepas PKS dari Setgab koalisi, melainkan masih menunggu waktu tepat.
Hal itu terungkap dari Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha saat dikonfirmasi wartawan terkait posisi PKS saat ini. Apalagi, banyak pihak yang meminta agar SBY selaku ketua Setgab Koalisi untuk segera mengambil tindakan.
-
Siapa yang melanggar kode etik? Diketahui, sanksi tersebut disebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim sebab terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Siapa yang diduga melanggar prosedur? Polres Metro Jakarta Barat telah menugaskan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Unit Narkoba Polsek Tambora yang menangkap penyanyi dangdut Saipul Jamil.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran? IEG mendapati adanya indikasi venue-venue di beberapa kota yang melakukan pelanggaran, yang mana para pelaku usaha ini melakukan kegiatan nonton secara ilegal atau tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
"Kalau kita bicara begitu, ada yang disebut timing. Jadi yang paling tepat begitulah jawabannya," ucap Julian di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6).
Meski demikian, lanjut Julian, soal tindakan presiden untuk mengambil keputusan jika ada yang melanggar kesepakatan sesuai Code of Conduct, isinya memang masih memberikan interpretasi lebih luas.
"Tindakan yang dimaksud di sana interpretasi bisa luas, tidak harus melakukan sesuatu dalam bentuk sesuatu. Jadi bisa saja tidak melakukan sesuatu tapi bisa ditafsirkan sebagai suatu bentuk sikap juga," tandasnya. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Apakah PKS memilih menjadi oposisi atau koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Syaikhu menegaskan, partainya sudah siap untuk memenangkan Bobby.
Baca Selengkapnya
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca Selengkapnya
Partai Demokrat belum menentukan langkah politik usai merasa dikhianati mitra koalisi Partai NasDem dan bakal capres Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya
Dalam momen tersebut, Koalisi Perubahan menegaskan pihaknya tetap solid dalam menyikapi perkembangan politik usai pemungutan suara pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
NasDem, PKS dan PKB mengusung Anies, namun belum ada rumusan untuk pembahasam ketingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Kaesang Pangarep belum mengambil keputusan terkait rencana maju di dalam Pilkada.
Baca Selengkapnya
Syaikhu mengingatkan pasangan Anies dan Kaesang belum masuk tahap final.
Baca Selengkapnya
PKB masih menunggu proses hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebelum mendeklarasikan Anies
Baca Selengkapnya
Menurut Kaesang, partainya masih membutuhkan waktu untuk menentukan cakada di provinsi-provinsi strategis.
Baca Selengkapnya
Menurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.
Baca Selengkapnya