SBY walk out, Jubir Jokowi tuding Demokrat juga langgar atribut kampanye

Merdeka.com - Bawaslu menyelidiki dugaan pelanggaran penggunaan atribut kampanye dalam 'Deklarasi Kampanye Damai' di Monas akhir pekan lalu. Dalam acara itu, Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih walk out karena banyaknya bendera Projo, relawan Jokowi.

Terkait hal itu, Juru Bicara Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Ace Hasan Syadzily menilai, pelanggaran penggunaan atribut juga terjadi di kubu Prabowo-Sandiaga.

"Kalau dinilai ada atribut partai atau calon ya tinggal nanti ditelusuri dugaan itu. Namun kalau kita lihat tak hanya terjadi pada kubu kami saja, tapi kubu pak Prabowo-Sandi" kata Ace ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (25/9).

Politisi Partai Golkar itu meminta Bawaslu membuktikan temuannya. Sebab komitmen bersama telah dibuat KPU dan Bawaslu.

Ace menuturkan, dugaan pelanggaran terjadi juga oleh pendukung Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya saat itu kader Demokrat ada yang memakai atribut partai.

"Saya kira itu sudah sepakat bersama. Tapi kan bukan hanya kubu kami yang melakukan itu, cuma yang walk out saja partai Demokrat pak SBY itu, ada beberapa kadernya yang memakai atribut partai," jelasnya.

Ace tak mempermasalahkan apabila partai meneruskan masalah ini dengan mengadukan ke Bawaslu. "Bukan enggak perlu diperpanjang kalau mau kita surveilans silakan saja," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai, alasan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan arena 'Deklarasi Kampanye Damai' perlu diperiksa lebih dalam.

"Mengenai Pak SBY 'walk out' itu hak kebebasan beliau dalam melakukan ekspresinya. Tetapi kenapa beliau 'walk out', itu perlu diperiksa. Apakah memang seperti yang diucapkan atau memang teman-teman KPU agak kewalahan saat itu," katanya seperti dilansir dari Antara, Senin (24/9).

Insiden SBY meninggalkan acara 'Deklarasi Kampanye Damai' yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9), disebabkan oleh adanya aturan yang dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku penyelenggara acara.