SDA: Pemecatan dan penggantian menteri PKS urusan SBY

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebagai mitra koalisi, sikap PKS tersebut membuat partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) meradang karena parpol pimpinan Anis Matta itu memilih berseberangan.

Sikap PKS yang demikian belakangan memunculkan isu menteri asal partai dakwah itu akan didepak dari kursi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Saat dimintai tanggapannya terkait hal itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali tidak mau ambil pusing.

"Ini bukan kewenangan anggota Setgab untuk mengganti menteri dari anggota koalisi. Itu bukan kewenangan anggota Setgab, tetapi itu kewenangan ketua Setgab," ujar Suryadharma usai menghadiri Kongres ke-XXI PGRI di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/7).

Dia menambahkan, mengganti dan memilih seorang menteri sepenuhnya urusan Presiden SBY selaku ketua Setgab koalisi.

"Dari mana, dari mana? Itu kita serahkan kepada ketua setgab," tandas pria yang akrab disapa SDA ini.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan sikap Fraksi PKS menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat pemerintah kecewa. Kondisi itu membuat pihak Istana tidak lagi menganggap PKS sebagai bagian dari koalisi pemerintah.

Bahkan, ada sinyal SBY akan melepas jabatan menteri yang dipegang kader PKS di pemerintahan. "Saya tidak bisa bicara peluang, itu hak prerogatif presiden. Kemungkinan itu selalu ada," paparnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/6).