Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

SDA tak masalah dilengserkan lebih cepat dari ketua umum PPP

SDA tak masalah dilengserkan lebih cepat dari ketua umum PPP Suryadharma Ali hadiri penutupan Mukernas III. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Salah satu keputusan Rakernas PPP di Bogor adalah mempercepat Muktamar. Artinya, jabatan Suryadharma Ali (SDA) sebagai ketua umum yang harusnya habis pada 2015 akan dipercepat menjadi 2014.

Menanggapi hal itu, SDA mengaku tidak mempermasalahkan jika dirinya harus lengser lebih awal. Dia menilai, dalam Rakernas yang terpenting adalah islah, bukan soal Muktamar yang dipercepat.

"Saya tidak permasalahkan keputusannya apa. Jadi bagi saya yang terpenting islah dulu. Nanti kalau misal dirasakan ada masalah lain, suasananya berbeda sudah pada adem," kata SDA di kediamannya, Jakarta, Kamis (24/4).

Menurut dia, lebih cepat dirinya lengser dari posisi ketua umum, tugasnya pun dirasa semakin ringan. Seharusnya, lanjut dia, jabatannya berakhir pada pertengahan 2014.

"2015 saya lupa bulannya, kayanya pertengahan. Tapi enggak apa-apa, tugas saya makin ringan," singkat dia.

Dia menilai, jabatannya sebagai ketua umum memang sering kali dipotong menjadi empat tahun saja. Padahal, dalam aturan partai, jabatan ketua umum harusnya lima tahun.

"Enggak ada masalah. Saya itu dua periode 4 tahun, 4 tahun. Mestinya kan 5 tahun, 2007 sampai 2011, mestinya kan 2012. Terus 2012 sampai 2015 tapi 2014," curhat dia.

Sekali lagi dia menekankan, tidak masalah jika jabatan ketua umum harus ditinggalkan lebih cepat. Yang terpenting, kata dia, konsolidasi partai berjalan dengan baik di setiap pemilu mendatang. (mdk/tyo)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Said Abdullah: Jabatan Tidak untuk Selama-lamanya
Said Abdullah: Jabatan Tidak untuk Selama-lamanya

Said diketahui sudah lima kali terpilih menjadi Anggota DPR RI sejak 2004. Said menyebut dia kembali maju pada Pileg 2024 lalu karena perintah partai.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
Sudah Komunikasi dengan Para Pimpinan Parpol Lain, Said Abdullah PDIP Tegaskan Tak Akan Ada Revisi UU MD3
Sudah Komunikasi dengan Para Pimpinan Parpol Lain, Said Abdullah PDIP Tegaskan Tak Akan Ada Revisi UU MD3

Said menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.

Baca Selengkapnya
Gagal Lolos ke Parlemen, PPP Bakal Gelar Muktamar Lebih Awal
Gagal Lolos ke Parlemen, PPP Bakal Gelar Muktamar Lebih Awal

PPP bakal menjadwalkan muktamar lebih awal dari Waktu yang ditentukan

Baca Selengkapnya
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat, Seluruh DPW Diklaim Solid Ingin Mardiono Fokus Hadapi Pilkada 2024
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat, Seluruh DPW Diklaim Solid Ingin Mardiono Fokus Hadapi Pilkada 2024

Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT) Djainudin Lonek meminta Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono fokus memimpin partai jelang Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP: Insya Allah Kalau Tidak Ada Halangan, Mbak Puan Maharani Kedua Kalinya Pimpin DPR
PDIP: Insya Allah Kalau Tidak Ada Halangan, Mbak Puan Maharani Kedua Kalinya Pimpin DPR

Selain itu, untuk posisi pimpinan DPR RI lainnya masih ada nama yang memang sebelumnya juga menjabat sebagai pimpinan di parlemen tersebut.

Baca Selengkapnya
Polemik Kepala Daerah ‘Pengganti’ Tak Bisa Maju Pilkada Karena Terbentur Masa Jabatan
Polemik Kepala Daerah ‘Pengganti’ Tak Bisa Maju Pilkada Karena Terbentur Masa Jabatan

Salah satunya, Bupati petahana dikabarkan tidak bisa kembali maju karena aturan masa jabatan.

Baca Selengkapnya
PPP Ungkap Alasan Ganti Kader di Jabatan Wamenag
PPP Ungkap Alasan Ganti Kader di Jabatan Wamenag

Mardiono mengatakan, partai meminta pergantian kursi Wamenag agar meningkatkan kerja kadernya di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Somasi MAKI soal Capim KPK
Istana Jawab Somasi MAKI soal Capim KPK

Dalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Sandiaga Ungkap Alasan PPP Setuju KPU Majukan Pendaftaran Capres
Sandiaga Ungkap Alasan PPP Setuju KPU Majukan Pendaftaran Capres

Bappilu PPP telah membahas terkait pendaftaran Capres Cawapres dimajukan tersebut.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Baca Selengkapnya