Sebagai aset sejarah, DPR serahkan pembangunan gedung baru ke negara

Merdeka.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan pembangunan gedung parlemen baru memang diperlukan. Apalagi gedung DPR merupakan bagian dari sejarah.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, gedung DPR merupakan milik negara. Selama ini gedung itu kondisinya sudah mengkhawatirkan. Sehingga pembangunan maupun pemeliharaan ini menjadi tanggung jawab negara.

"Pembangunan dan pemeliharaannya adalah tugas negara. Nah, laporan-laporan soal keadaan gedung juga merupakan assesment dari lembaga negara," kata Fahri di Istana Negara, Kamis (5/11).

Di lokasi sama, Ketua DPR Setya Novanto mengaku telah menyinggung pembangunan gedung baru DPR kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ini termasuk pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Seolah lepas tangan, Setya menegaskan masalah gedung baru itu sudah ditangani Sekretariat Jenderal (Setjen DPR). "Itu sudah urusannya sekjen itu," kata Setya Novanto singkat.

Seperti diketahui, Anggota DPR ternyata belum menyerah meloloskan proyek pembangunan gedung baru. Anggaran Rp 740 miliar masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Anggota Komisi XI DPR Jhonny G Plate mengatakan, pengajuan anggaran tersebut melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal (Setjen DPR). Menurut politisi Partai NasDem ini tidak seluruh fraksi mengajukan perbaikan gedung baru.

"Memang kemarin secara terus terang lolos dalam perhatian pembahasan (Banggar dan pemerintah)," ujar dia kepada wartawan di sela-sela sidang paripurna di Jakarta, Jumat (30/10).

Jhonny membantah tak ada tukar guling antara pemerintah dan DPR terkait anggaran tersebut. Ini dibuktikan tak semua fraksi DPR setuju adanya anggaran gedung baru Rp 740 miliar tersebut.

"Kenyataannya sekarang pun terjadi dissenting opsi, sembilan fraksi setuju, satu menolak (Gerindra)," tuturnya.

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyetujui adanya gedung baru untuk anggota Dewan. Menurut dia, gedung DPR saat ini sudah tak laik untuk tempat bekerja anggota Dewan.

"Kalau gedung saya sudah bilang yang Nusantara Satu saya setuju. Lebih bagus kantor camat daripada kantor saya. Kalau itu saya setuju. Selama semua bisa direnovasi, kita rawatlah dengan baik gedung ini. Ini peninggalan Bung Karno loh," kata Ruhut.