Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sebagai penggagas, JK ditanya soal penghapusan UN oleh Hatta

Sebagai penggagas, JK ditanya soal penghapusan UN oleh Hatta Hatta Rajasa jelang debat capres. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Cawapres Hatta Rajasa bertanya tentang visi dan misi Jokowi-JK yang akan mengevaluasi sistem Ujian Nasional (UN) di dunia pendidikan kepada Jusuf Kalla. Menurut Hatta, JK salah satu orang yang pernah ngotot menjalankan sistem UN untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Pertanyaan yang simpel saja, saya membaca dalam visi misi Bapak JK dan Pak Jokowi, itu memang tidak lagi memperhitungkan atau menolak Ujian Nasional, ini satu perkembangan yang cukup menarik, karena bapak promotor utama untuk ujian nasional. Apakah ada satu perubahan di Pak JK. Hal apa yang salah dalam sistem ujian nasional kita," kata Hatta dalam debat cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6).

Mendapat pertanyaan ini, JK langsung membantah ada niatan untuk menghapus ujian nasional. Menurut dia, dalam visi dan misi Jokowi-JK yang ada hanya evaluasi.

"Pak Hatta kalau anda baca betul-betul tentang visi misi kami, bunyinya adalah akan dievaluasi sistem pendidikan. Seperti kurikulum yang dievaluasi, ujian nasional dievaluasi, boleh perbaiki sistemnya, boleh bobotnya, tidak menghilangkan dalam segera, jadi evaluasi," jawab JK.

JK mencontohkan, evaluasi UN dilakukan seperti tingkatkan standar kelulusan anak sekolah. Begitu juga soal-soal yang disesuaikan dengan kemampuan pendidikan di daerah-daerah.

Hatta merasa tidak puas dengan jawaban JK. Dia kembali bertanya soal apa yang dievaluasi Jokowi-JK nantinya jika menjadi presiden dan wakil presiden.

Menurut Hatta, UN sangat penting untuk menghitung standarisasi pendidikan. Karena itu, pihaknya akan konsisten melanjutkan sisten UN jika pasangan Prabowo-Hatta menang 9 Juli nanti.

"Kalau mau evaluasi pada sisi apanya, ada 3 kompetensi apabila sistem ini, kita konsisten jalankan pertama knowledge, skill dan attitude dan tiga ini attitude RI jangan kita tidak memiliki identity, bagaimana dievaluasi, pada sisi apanya?" tanya dia.

Tidak jauh berbeda dengan jawaban yang pertama, JK menjelaskan evaluasi yang akan dilakukan seperti standar kelulusan dari 3,5 sampai ke 5,5. "Ini evaluasi terus menerus dibuat sehingga terjadi sesuatu sistem yang baik," pungkasnya. (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi  Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto

Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Tolak Komentari Kabar Jokowi Minta Jabatan Presiden Tiga Periode:  Itu Pertanyaan yang Mengandung Bahaya
Cak Imin Tolak Komentari Kabar Jokowi Minta Jabatan Presiden Tiga Periode: Itu Pertanyaan yang Mengandung Bahaya

Cak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Blak-blakan Potongan Gaji Pekerja, Polisi Intai Jaksa Sampai Serangan PDIP
VIDEO: Jokowi Blak-blakan Potongan Gaji Pekerja, Polisi Intai Jaksa Sampai Serangan PDIP

Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan JK Soal Hak Angket, Pemakzulan Jokowi Hingga Pertemuan Dengan Megawati
VIDEO: Blak-blakan JK Soal Hak Angket, Pemakzulan Jokowi Hingga Pertemuan Dengan Megawati

Jusuf Kalla blak-blakan mengenai hak angket hingga rencana pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Tanggapi Prabowo: Debat Harus Ada Tendensi, Kalau Enggak Ada Itu Percakapan
TPN Ganjar Tanggapi Prabowo: Debat Harus Ada Tendensi, Kalau Enggak Ada Itu Percakapan

Hasto menjelaskan, pertanyaan yang dilontarkan Ganjar saat itu adalah untuk memberikan penjelasan terhadap korban penculikan 98.

Baca Selengkapnya
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN
Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Komisi II DPR Bakal Panggil Pemerintah dan Pengelola IKN

Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.

Baca Selengkapnya
Panelis Debat Capres: Prabowo Tak Tegas Jawab Pengadilan HAM dari Ganjar
Panelis Debat Capres: Prabowo Tak Tegas Jawab Pengadilan HAM dari Ganjar

Taufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.

Baca Selengkapnya
Riuh Tepuk Tangan Anggota DPR Sambut Wacana Capim KPK Johanis Tanak Hapus OTT
Riuh Tepuk Tangan Anggota DPR Sambut Wacana Capim KPK Johanis Tanak Hapus OTT

Johanis mengatakan itu dalam sesi tanya jawab uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI.

Baca Selengkapnya
Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar
Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar

Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.

Baca Selengkapnya
Hasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga
Hasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga

Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung

Baca Selengkapnya
Jokowi Panggil Menkum HAM Baru ke Istana, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Jokowi Panggil Menkum HAM Baru ke Istana, Ini Agenda Penting yang Dibahas

Supratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.

Baca Selengkapnya