Follow
Sebelum laporkan Lino, Pansus lebih dulu panggil Menhub & Menkum HAM
Merdeka.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR Nizar Zahro menegaskan pendapat hukum (legal opinion) Jamdatun tak bisa dijadikan pegangan Dirut PT Pelindo II RJ Lino melakukan perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) ke Hutchison Port Holdings (HPH).
Terlebih, ujar dia, Jamdatun Noor Rochmad telah membantah legal opinion memang tak bisa dijadikan sebagai cara untuk melakukan perpanjangan kontrak.
"Legal opinion tidak bisa dijadikan dasar perpanjangan kontrak. Jelas itu melanggar roh undang-undang, melanggar hukum," kata Nizar saat dihubungi merdeka.com, Senin (2/11).
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Apa yang diputuskan MK terkait sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
Dikarenakan sudah mengetahui bahwa RJ Lino melakukan pelanggaran hukum, Politikus Gerindra ini belum dapat memastikan kapan pihaknya akan melaporkan RJ Lino ke kepolisian. Sebab, sebelum melaporkan, pihaknya akan terlebih dahulu memanggil saksi-saksi seperti mantan Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Perhubungan saat ini Ignasius Jonan dan juga Menkum HAM Yasonna Laoly.
"Kita akan panggil EE Mangindaan dan Ignasius Jonan kita akan mendengar dahulu keterangan dari mereka," ujarnya.
"Kalau untuk Menkum HAM pemanggilan untuk mencari kesimpulan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan RJ Lino," tambahnya.
Nizar menjelaskan kemungkinan besar pemanggilan ketiga orang tersebut akan dilakukan pada pekan depan. Pasalnya, saat ini anggota Pansus masih menjalani masa reses ke tiap daerah pemilihannya masing-masing.
"Anggota sekarang-sekarang kan masih pada ke Dapil, ya mungkin Minggu kedua reses pemanggilannya," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurutnya, tidak pantas apabila seorang hakim meminta jasa sebagai ahli dari seorang pengacara yang sedang memiliki perkara.
Baca Selengkapnya
Patra M Zen sempat mendapat teguran dari Ketua MK Suhartoyo dalam sidang.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.
Baca Selengkapnya
Hamdan menilai PP itu cacat hukum lantaran saling tumpang tindih dan inkonsisten dengan peraturan hukum lainnya.
Baca Selengkapnya
Interupsi hubungan Anwar dengan Gibran tidak digubrin dan hakim MK melanjutkan pembacaan putusan.
Baca Selengkapnya