Follow
Sebelum sahkan dana aspirasi siang ini, DPR konsultasi dengan KPK
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang pimpinan KPK untuk rapat konsultasi terkait pengawasan program Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Rencananya, DPR akan mengesahkan program ini dalam paripurna siang nanti.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, sebelum disahkan di paripurna, pimpinan DPR mengundang KPK. Pertemuan digelar Pukul 10.00 WIB di ruang pimpinan.
"Jadi nanti kita minta konsultasi, masukan dari aspek pencegahan, penyimpangannya," kata Taufik saat dihubungi, Selasa (23/6).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
Taufik tidak ingin program UP2DP senilai Rp 11,2 triliun ini disalahgunakan dalam penerapannya nanti. Karena itu, DPR ingin KPK dan BPK ikut mengawasi program tersebut.
"Rencananya tiap usulan dari UP2DP kita tembuskan juga KPK dan BPK," terang dia.
DPR akan mengambil keputusan tentang program UP2DP ini di paripurna Pukul 13.00 WIB nanti. Sejauh ini, hanya NasDem dan Hanura yang telah tegas menolak program dana aspirasi tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.
Baca Selengkapnya
Konsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.
Baca Selengkapnya
Tiga PKPU itu mengatur ihwal teknis kampanye hingga dana kampanye.
Baca Selengkapnya
Pembentukan Badan Aspirasi disepakati dalam Rapat Pimpinan DPR sekaligus Rapat Konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi yang digelar hari ini.
Baca Selengkapnya
Rapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP dan PKB akan saling mendukung dalam kinerja di Parlemen. Dan terakhir, terkait rencana pertemuan antara Cak Imin dengan Megawati.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca Selengkapnya
Hasil Bamus melibatkan para pimpinan fraksi menyebutkan penentuan pimpinan komisi diusulkan dari fraksi-fraksi dan dilakukan musyawarah mufakat.
Baca Selengkapnya