Seberapa besar peluang keluarga Cendana kuasai politik Indonesia?

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar munas Bali Titiek Soeharto menyebut jika kader-kader partai beringin di daerah menginginkan agar trah Soeharto mengambil alih pucuk pimpinan Golkar. Para kader tersebut, berharap agar dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

"Kader di daerah-daerah yang lama-lama (minta) jadi ini deh keluarga Pak Harto aja yang ambil alih. Ada suara-suara seperti itu," kata Titiek di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/4).

Titiek mengakui jika adiknya yaitu Tommy Soeharto memang ingin maju sebagai ketua umum Golkar. Hal ini didasari atas keprihatinan dari keluarga Cendana melihat perpecahan di Partai Golkar. Terlebih, Golkar menurutnya adalah partai besar dan sangat disayangkan terpecah menjadi dua kubu.

Lalu seberapa besar peluang keluarga Cendana kembali menguasai panggung politik?

Menurut Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, terpilihnya Tommy Soeharto menjadi Ketua Umum kecil kemungkinan. Hal itu karena sengketa dua kubu di Golkar hampir selesai.

"Pasalnya jika dilihat kelanjutan kasus perkara dua kubu Golkar (kubu Ical dan Agung) ini tinggal menunggu PTUN. Saya memperkirakan kasus perkara kedua kubu ini selesai paling lambat akhir Mei," ujar Emrus saat dihubungi merdeka.com,, Kamis malam (23/4).

Menurutnya , angka waktu keputusan PTUN dengan proses pilkada serentak terbilang sangat singkat sehingga sudah susah lagi memilih ketua umum. Setelah keputusan Hakim dibacakan kubu mana yang menang, maka selanjutnya mempersiapkan diri untuk Munas. Namun, kalaupun Tommy ingin jadi ketua umum, menurutnya itu bisa saja terjadi di Munas periode mendatang.

"Itu tergantung Tommy, bagaimana Tommy menawarkan program untuk menyelamatkan Golkar. Keluarga Soeharto ini bisa atau tidak menyatukan Golkar dalam arti positif menganyam Golkar kembali di antara kedua kubu Golkar yang sedang kisruh," ujarnya.

"Keluarga Soeharto harus melihat secara lapangan, perlu melakukan survei misal dengan lembaga survei Indonesia tentunya harus netral yang tidak berpihak ke salah satu, sehingga realitas di lapangan," tuturnya.