Sebulan Kampanye, Metode Daring Masih Minim Dilakukan Paslon Pilkada Depok
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mencatat model kampanye tatap muka masih sering dilakukan oleh pasangan calon. Paslon dan tim kampanye masih minim melakukan kampanye dengan metode dalam jaringan (daring). Padahal kampanye daring sangat dianjurkan di masa pandemi Covid-19 saat ini.
"Hingga satu bulan tahapan kampanye, jumlah kegiatan kampanye daring paling sedikit dibandingkan kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas. Metode tatap muka dan pertemuan terbatas masih menjadi andalan para paslon dan tim kampanye," kata Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Slamet Permana, Jumat (6/11).
Bawaslu telah mengantisipasi hal ini sebelumnya. Oleh karena itu, Bawaslu mengimbau paslon tim kampanye dan relawan agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Bagaimana Bawaslu Temanggung melakukan pencegahan? Sesuai dengan pemetaan potensi yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dan penguatan kapasitas pengawas pemilu.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
"Data Bawaslu Kota Depok mendapati adanya penurunan pelanggaran protokol kesehatan pada kegiatan kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2020,” tukasnya.
Dari total 23 pelanggaran protokol kesehatan, penurunan signifikan terjadi di pekan kedua (dari 9 pelanggaran ke 6) dan pekan keempat (dari 6 pelanggaran ke 2) masa kampanye. Kontradiksi antara jumlah kampanye melalui metode daring dengan tatap muka dan pertemuan terbatas menuntut jajaran pengawas pemilihan baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, sehingga tidak perlu ada giat yang dibubarkan karenanya.
"Kerjasama dan komunikasi yang responsif dari para tim kampanye memperlihatkan komitmen paslon dan tim kampanye menekan bahaya Covid-19 disaat mereka kurang mengoptimalkan metode daring," ujar dia.
Dede menyebutkan kampanye metode daring pun mengalami peningkatan walaupun masih belum maksimal. Oleh karena itu pihaknya terus mendorong agar kepatuhan Protokoll Kesehatan diimbangi pula dengan optimalisasi kampanye media sosial dan daring.
"Bawaslu Kota Depok terus mendorong agar kepatuhan protokol kesehatan diimbangi pula dengan optimalisasi kampanye media sosial dan daring,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan hasil pengawasan Bawaslu Kota Depok di 11 Kecamatan se-Kota Depok didapati 1.039 giat kampanye. Dede merinci, ada 777 kegiatan tatap muka dan dialog, 58 pertemuan terbatas, 15 kampanye daring, serta 189 penyebaran bahan kampanye. "Kegiatan penyebaran bahan kampanye menunjukan peningkatan volume kegiatan, biasanya dilakukan dalam bentuk door to door dengan membagikan bahan kampanye, yang paling sering yaitu stiker dan brosur visi misi paslon,” kata dia.
Dari hasil pengawasan Kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya dan Sawangan adalah lokasi yang sering didatangi paslon. Mengenai bahan kampanye yang paling sering dibagikan oleh paslon dan tim kampanye saat kegiatan tatap muka adalah kalender, brosur, dan masker.
"Pada satu bulan masa kampanye, Bawaslu Kota Depok juga telah melakukan penertiban APK bersama Satpol PP. Penertiban tahap pertama ini menyasar APK dengan resiko pelanggaran skala rendah dimana di pasang pada sarana publik, pohon, tiang listrik serta sarana privat seperti pagar rumah tanpa seizin pemiliknya. Tercatat 7.657 APK ditertibkan yang terdiri dari jenis banner, baliho, dan spanduk,” pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaMenko Hadi sangat berharap agar Pilkada kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.
Baca SelengkapnyaTahapan Pilkada 2024 saat ini segera memasuki masa tenang.
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaBagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaBawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaMenurut Bagja, masa kampanye adalah ajang bagi para peserta Pemilu untuk meyakinkan masyarakat dengan program yang dimiliki.
Baca SelengkapnyaDitegaskannya, sejauh ini belum ada hasil akhir penghitungan.
Baca Selengkapnya