Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sebut Dana Desa Ada Saat Era Jokowi, Mendagri Dilaporkan ke Bawaslu

Sebut Dana Desa Ada Saat Era Jokowi, Mendagri Dilaporkan ke Bawaslu Advokat Nusantara laporkan Mendagri ke Bawaslu. ©2019 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Advokat Nusantara melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Tjahjo dilaporkan terkait arahan dana desa kepada 3.200 kepala desa dan 1.600 Badan Permusyawaratan Desa, yang diadakan di Ancol, Jakarta Utara, pada 20 Februari 2019.

Kuasa Hukum Advokat Nusantara, Dahlan Pido mengatakan, apa yang disampaikan oleh Tjahjo dalam acara tersebut telah menggiring opini seakan-akan dana desa itu ada pada saat era Joko Widodo menjadi orang nomor di Indonesia.

"UU itu lahir pada saat pemerintahan SBY, lahir pada zaman SBY tahun 2014. Jadi itu jelas zaman Pak SBY produk itu zaman Pak SBY sebagai presiden bukan zaman Pak Jokowi tapi di sini ada penggiringan opini bahaya itu lahir zaman Pak Jokowi," katanya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).

"Terus dana desa kata Mendagri, Pak Jokowi para peserta ingat ya anggaran dana desa itu karena ada Presiden Pak Jokowi itu. Itu yang dinyatakan oleh Pak Tjahjo Kumolo dalam acara tersebut," sambungnya.

Menurutnya, apa yang telah disampaikan oleh Tjahjo telah merugikan calon pasangan presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

"Jadi jelas di sini Pak Tjahjo Kumolo itu ada keberpihakan terhadap sesuatu paslon yaitu paslon 01 karena menurut UU nomor 7 tahun 2017 pasal 282 pejabat negara tidak boleh memihak salah satu paslon memihak, merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak. Nah di sini menguntungkan pihak 01 tapi merugikan 02," ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya membawa sejumlah barang bukti yakni artikel tulisan dari beberapa media daring (online). Tjahjo dilaporkan dengan 282, Pasal 283 dan Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pasal tersebut salah satunya mengatur larangan pejabat melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye" ucapnya.

"Kami membawa barang bukti berupa print out dari media online dari Detik dan IDN," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengamat Nilai Kritikan Pedas PDIP Mengarah ke Jokowi: Marahnya Tidak Tanggung-Tanggung
Pengamat Nilai Kritikan Pedas PDIP Mengarah ke Jokowi: Marahnya Tidak Tanggung-Tanggung

PDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo

Baca Selengkapnya
Hasto Putar Rekaman Suara Diduga Jokowi Perintahkan Penegak Hukum untuk Intimidasi, Begini Isinya
Hasto Putar Rekaman Suara Diduga Jokowi Perintahkan Penegak Hukum untuk Intimidasi, Begini Isinya

Pada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggam miliknya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Di depan Perangkat Desa, Prabowo: Kades Pemimpin Terdekat Rakyat Indonesia
Di depan Perangkat Desa, Prabowo: Kades Pemimpin Terdekat Rakyat Indonesia

"Kades adalah pemimpin terdekat rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Baca Selengkapnya
Kronologi Partai Coklat Muncul di Pilkada 2024, Disebut Sebagai Simpatisan Jokowi
Kronologi Partai Coklat Muncul di Pilkada 2024, Disebut Sebagai Simpatisan Jokowi

Membahas isu kontroversial yang melibatkan Partai Cokelat dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi Soal Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Usai Bilang Intevensi Kasus e-KTP
Reaksi Jokowi Soal Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Usai Bilang Intevensi Kasus e-KTP

Menurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.

Baca Selengkapnya
Hashim Muak Jokowi Diserang Isu Dinasti Politik: Yang Menyerang Dinasti Politik Pertama Indonesia!
Hashim Muak Jokowi Diserang Isu Dinasti Politik: Yang Menyerang Dinasti Politik Pertama Indonesia!

Hashim Djojohadikusumo muak dengan kritik isu dinasti politik kepada Jokowi.

Baca Selengkapnya
Terima Kasih ke Jokowi, 217 Kepala Desa di Nganjuk Gabung Projo
Terima Kasih ke Jokowi, 217 Kepala Desa di Nganjuk Gabung Projo

Sementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras PDIP soal Kabar Pengerahan Kades Pilih Paslon Tertentu di Pilkada Jateng, Ancam Bawa ke Hukum
Reaksi Keras PDIP soal Kabar Pengerahan Kades Pilih Paslon Tertentu di Pilkada Jateng, Ancam Bawa ke Hukum

Tim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya
Hasto soal Jokowi Dukung Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng: Wis Ora Njawani
Hasto soal Jokowi Dukung Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng: Wis Ora Njawani

Hasto mengklaim mendapatkan pandangan tersebut ketika menemui masyarakat Jawa Tengah yang menyampaikan penilaiannya soal Jokowi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto & Adian PDIP Dipolisikan Atas Pencemaran Nama Baik Jokowi
VIDEO: Hasto & Adian PDIP Dipolisikan Atas Pencemaran Nama Baik Jokowi

Sejauh ini kepolisian belum bisa menerima laporan dari karena kurangnya bukti-bukti yang diajukan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bertemu Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas
Jokowi Bertemu Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

DPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi
PDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi

PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya