Sebut Ide Jokowi Sinting, PKS Tak Akan Pecat Fahri Hamzah
Merdeka.com - Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah dinilai telah menghina capres Jokowi lantaran dalam akun Twitternya, Fahri menyebut ide Jokowi soal 1 muharam menjadi hari santri adalah sinting.
Presiden PKS Anis Matta angkat bicara. Menurutnya, ungkapan Fahri dalam akun twitternya merupakan sikap pribadi Fahri. Hal tersebut tidak mencerminkan sikap tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Saya kira masalah itu tidak perlu dibesar-besarkan, itu personal sikap beliau secara pribadi," kata Anis di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (2/7) malam.
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi tidak salami Try Sutrisno? Meskipun Try Sutrisno dan istrinya sudah berusaha untuk berdiri dari kursi mereka, Jokowi tidak memberikan salaman kepada keduanya.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Apa yang sebenarnya diunggah Jokowi di Instagram? Postingan tersebut diunggah pada 5 Oktober 2023. Sementara itu, bagian komentar juga dibanjiri dengan warganet yang meminta bantuan Jokowi untuk kembali mengangkat kasus Jessica-Mirna agar diusut tuntas.'Pak tolong angkat kasus jessica, ini kemauan rakyat,' tulis akun @scarlattinoj***.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Menurutnya, tidak ada kalimat khusus yang menghina capres nomor urut 2 tersebut. "Kalau kita baca dari teks dari tweet tidak ada kalimat 'Jokowi Sinting', tidak ada," imbuh Anis.
Anis menilai, yang diungkap Fahri dalam akun pribadinya tersebut merupakan kritik terhadap ide dan janji-janji Jokowi , bukan pada pribadi Jokowi . Anis percaya, Fahri paham segala konsekuensi atas setiap tindakannya.
"Yang dikritik beliau itu janji dan idenya, jadi bukan orangnya. Dia (Fahri) orang mengerti hukum dan tahu apa yang dia lakukan," tambahnya.
Terkait dengan potensi pemecatan Fahri terkait ulahnya tersebut, Anis mengatakan PKS tidak melihat celah dalam kasus tersebut yang menjadi dasar pemecatan Fahri dari PKS.
"Nggak lah, terlalu jauh (pemecatan) itu. Saya tidak melihat ada celah legal yang bisa dikritik di situ," tutur Anis. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan, Pilkada adalah urusan partai politik. Dirinya juga bukan pemilik atau ketua umum partai.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku tidak level menjawab tuduhan Fahri Hamzah.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kabar tersebut tidak perlu ditanyakan padanya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi tegas membantah tudingan cawe-cawe menyodorkan putra bungsungnya untuk Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka mengaku terkejut ketika namanya diumumkan di markas Partai Golkar
Baca SelengkapnyaKabar tersebut dihembuskan politikus Partai Gelora Fahri Hamzah
Baca SelengkapnyaMundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi menyatakan tuduhan adanya intervensi Presiden Jokowi dalam meloloskan pasangan capres dan cawapres tidak beralasan hukum
Baca SelengkapnyaGibran baru akan menanggapi kabar bergabung Kaesang ke PSI setelah ada pernyataan resmi dari pusat.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca Selengkapnya