Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sebut ingin kuatkan Pancasila, alasan PKS konsisten tolak Perppu Ormas

Sebut ingin kuatkan Pancasila, alasan PKS konsisten tolak Perppu Ormas Hidayat Nur Wahid. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas. Hal itu dilakukan karena banyak Ormas yang menolak kehadiran Perppu tersebut. Alasan lain, PKS menyebut dengan menolak Perppu Ormas justru akan menguatkan ideologi negara Pancasila.

"Harus saya tegaskan kalau PKS kemudian menolak Perppu itu selain dari sesuai dengan aspirasi daripada mayoritas ormas-ormas tapi juga kami tegaskan bahwa itu sama sekali bukan karena PKS mengabaikan tentang keamanan Pancasila, justru kami ingin menguatkan Pancasila," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Selain banyaknya ormas yang menolak Perppu tersebut, Hidayat juga menilai pemerintah terlalu gegabah dengan mengeluarkan Perppu. Seharusnya masih ada jalan lain seperti melakukan revisi Undang-Undang (UU) keormasan Nomor 17 Tahun 2013.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau memang bab-nya adalah merevisi UU kenapa enggak direvisi saja Undang-Undang tentang keormasan UU Nomor 17 tahun 2013, mengapa harus Perppu ormas. Jadi kalau mengapa harus pake Perppu, kalau masih mempertimbangkan tentang revisi harusnya jangan ada Perppu dong, revisi aja UU yang ada," ujarnya.

Wakil Ketua MPR itu juga mengatakan bahwa pemerintah seperti menghilangkan tahapan pembinaan pada suatu ormas apabila ada ormas yang dianggap bermasalah. Dalam Perppu tersebut juga dinilai masih banyak terdapat pasal karet.

"Pemerintah cari gampangnya dengan membuat Perppu yang lagi-lagi Perppu ini penuh dengan pasal karet yang tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan menurut kami tidak sesuai dengan aspirasi ormas-ormas yang kemarin disampaikan di Komisi II DPR," ujarnya.

"Dengan Perppu itu pembinaan itu dihilangkan sama sekali. Tapi langsung kemudian bisa melakukan tindakan. Jadi merujuk pada prinsip bahwa DPR itu adalah wakil rakyat, dan rakyat itu kemudian perwakilan ormas-ormas dan mayoritas ormas-ormas menolak perppu itu," ucapnya.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS Tak Masalah jadi Oposisi
Ditolak Partai Gelora Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS Tak Masalah jadi Oposisi

Menurut Mahfuz Sidik, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, banyak melakukan serangan negatif kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Gibran soal Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi: Semua Kita Rangkul
Gibran soal Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi: Semua Kita Rangkul

Gelora menilai, jika PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan.

Baca Selengkapnya
PDIP: Jokowi Mungkin Akan Punya Legacy Hilangkan PPP
PDIP: Jokowi Mungkin Akan Punya Legacy Hilangkan PPP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten

PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Sebut Ada Ketum Partai Ditekan Keras Penguasa
VIDEO: Hasto PDIP Sebut Ada Ketum Partai Ditekan Keras Penguasa

Hasto menilai, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan politik ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan rakyat.

Baca Selengkapnya
PSI Sindir PDIP: Kita Deklarasi Enggak Dianggap, DPP Didatangi Orang Besar Satu RI Heboh
PSI Sindir PDIP: Kita Deklarasi Enggak Dianggap, DPP Didatangi Orang Besar Satu RI Heboh

Giring mengklaim PSI dipersulit dalam verifikasi parpol peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP: Beberapa Ketum Parpol Mengaku Dapat Tekanan Keras dan Kartu Trufnya Dipegang Penguasa
Hasto PDIP: Beberapa Ketum Parpol Mengaku Dapat Tekanan Keras dan Kartu Trufnya Dipegang Penguasa

Hasto Kristiyanto mengungkap pengakuan sejumlah ketua umum partai politik yang ‘kartu trufnya’ dipegang oleh penguasa.

Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
PKS Tolak RUU Kesehatan Karena Tidak Berpihak pada Rakyat
PKS Tolak RUU Kesehatan Karena Tidak Berpihak pada Rakyat

PKS menilai RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Baca Selengkapnya