Sebut Jokowi mau sahkan Golkar kubu Agung, Yasonna 'disentil' Yusril

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebentar lagi akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) untuk mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono. Pernyataan ini langsung memicu reaksi kubu Ical, kuasa hukum Ical, Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut Yasonna tak paham hukum.

Yusril menyatakan, pengesahan kepengurusan parpol bukan kewenangan presiden. Karena itu dia heran dengan pernyataan Yasonna yang menyebut Jokowi sebentar lagi akan keluarkan perpres kepengurusan kubu Agung Laksono di Golkar.

"Entah apa dasar hukum yang digunakan Menkum HAM untuk mengatakan bahwa untuk mengesahkan kepengurusan Parpol gunakan Peraturan Presiden atau Perpres. Sementara UU Parpol mengatur bahwa untuk mendaftarkan pengurus parpol dilakukan ke Kemenkum HAM bukan ke Presiden," kata Yusril melalui akut Twitternya, @Yusrilihza_Mhd dikutip merdeka.com, Rabu (18/3).

Dia menjelaskan, mustahil Jokowi akan menerbitkan Perpres dalam mengesahkan pendaftaran pengurus parpol. Karena, lanjut dia, perpres berisi norma yang bersifat mengatur, perpres mustahil berisi penetapan, apalagi penetapan pengesahan pengurus parpol.

"Menkum HAM Yasonna seperti tidak paham tugasnya sendiri, bahwa kewenangan mendaftarkan kepengurusan parpol ada pada dirinya sebagai Menkum HAM. Menkum HAM-lah yang harus terbitkan Kepmen, bukan Permen, tentang pencatatan pengurus parpol. Bukan presiden yang harus terbitkan Kepres," terang dia.

Dia curiga Menkum HAM Yasonna memang tidak paham tugasnya atau mau lempar tanggung jawab kepada presiden akibat kesalahannya sendiri. Sebab, lanjut dia, Yasonna telah keliru mengambil langkah dalam proses pencatatan pengurus parpol baik pengurus PPP maupun Golkar.

"Dengan mengatakan Presiden akan terbitkan perpres untuk daftarkan kepengurusan kubu Agung Laksono, Yasonna over bola ke Jokowi. Akankah Jokowi menendang bola yang diover Yasonna? Kita tunggu saja apakah Jokowi berminat atau tidak," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan, Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

Menurut Yasonna, kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono itu telah disetujui Kementerian Hukum dan HAM dan diajukan kepada Presiden.

"Ini perpresnya akan segera dikeluarkan oleh presiden dalam waktu dekat. Sudah dilaporkan pada presiden dalam rapat kabinet kemarin," ujar Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3).

Yasonna mempersilakan kubu Aburizal Bakrie (Ical) apabila hendak mengajukan gugatan. Yasonna mengaku tidak takut digugat kubu Ical. "Silakan saja, kita akan layani, kalau digugat kita layani, gak apa-apa," ujar Yasonna.