Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sebut Setnov bakal tersangka, Golkar segera beri sanksi Yorrys

Sebut Setnov bakal tersangka, Golkar segera beri sanksi Yorrys Yorrys di KSPI. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Ucapan Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai yang menyebut Setya Novanto akan menyandang status sebagai tersangka kasus e-KTP berbuntut panjang. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memastikan Korbid Kepartaian akan memproses Yorrys karena pernyataannya itu.

"Untuk melakukan ini maka akan diproses melalui korbid pepartaian, untuk memprosesnya," kata Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/4).

Idrus menyebut Yorrys kemungkinan akan diberi sanksi sesuai peraturan organisasi partai nomor 7 tentang sanksi dan kedisiplinan organisasi. Dalam peraturan itu telah diatur ketentuan bagi kader partai Golkar yang terbukti melanggar disiplin dan mengganggu solidaritas harus diberi sanksi.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau kita akan kembalikan pada peraturan Golkar, bahwa siapapun, apapun posisinya apabila melakukan langkah-langkah bertentangan pada peraturan partai maka tentu akan diberikan sanksi," tegasnya.

Seperti diberitakan, Yorrys Raweyai menduga, Setya Novanto tak lama lagi bakal menyandang status sebagai tersangka kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

"Ketua Umum hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang sudah pencekalan. Golkar ambil sikap proaktif untuk selesaikan ini demi partai," tegas Yorrys di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Yorrys mengatakan, konsolidasi internal bertujuan untuk menyelamatkan partai. Terlebih, dia berharap, partai paling tua di Indonesia ini tetap bisa ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sehingga semua stakeholder partai dari DPP tingkat 1 dan 2, Dewan Pakar telah sepakat melakukan langkah konsolidasi tersebut.

"Kita sedang konsolidasi internal melihat dinamika proses Ketua Umum (Setnov). Apalagi hari Rabu kemarin transparan terbuka tentang siapa, jadi enggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi gimana Golkar selamatkan partai," katanya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MKD Sanksi Anggota DPR PDIP Yulius Setiarto Buntut Sebut Polisi Cawe-Cawe Pilkada
MKD Sanksi Anggota DPR PDIP Yulius Setiarto Buntut Sebut Polisi Cawe-Cawe Pilkada

Yulius disanksi karena pernyataannya menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Golkar Minta Gubernur Bengkulu Rohidin Ikuti Semua Proses Hukum di KPK
Golkar Minta Gubernur Bengkulu Rohidin Ikuti Semua Proses Hukum di KPK

Golkar mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Rohidin.

Baca Selengkapnya
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub

Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.

Baca Selengkapnya
27 Kader PDIP Terancam Dipecat Karena Langgar Disiplin!
27 Kader PDIP Terancam Dipecat Karena Langgar Disiplin!

Hasil evaluasi, tercatat ada 27 orang kader partai yang terancam terkena sanksi pemecatan.

Baca Selengkapnya
MKD DPR Sanksi Yulius Hanua Singgung Parcok, Sekjen PDIP: Sampaikan Kebenaran Malah Dihukum
MKD DPR Sanksi Yulius Hanua Singgung Parcok, Sekjen PDIP: Sampaikan Kebenaran Malah Dihukum

MKD seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, ketika ia bekerja dalam menyuarakan kebenaran.

Baca Selengkapnya
MKGR Keluarkan Instruksi Agar Kader Tegak Lurus Dukung Airlangga Hartarto
MKGR Keluarkan Instruksi Agar Kader Tegak Lurus Dukung Airlangga Hartarto

Dewan Pimpinan Pusat Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk seluruh kader di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Aturan Sanksi Pejabat Daerah dan TNI/Polri Tak Netral di Pilkada Digugat ke MK
Aturan Sanksi Pejabat Daerah dan TNI/Polri Tak Netral di Pilkada Digugat ke MK

Majelis hakim panel memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk menyempurnakan permohonannya.

Baca Selengkapnya
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024

Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

Baca Selengkapnya
Isu Munaslub, Senior Golkar Lawrence Siburian Dipanggil Dewan Etik
Isu Munaslub, Senior Golkar Lawrence Siburian Dipanggil Dewan Etik

Pemanggilan itu diduga karena ada upaya meminta Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Galak Ancaman Sanksi Kapolda Irjen Karyoto Buat Anak Buah yang Nekat Pungli
VIDEO: Galak Ancaman Sanksi Kapolda Irjen Karyoto Buat Anak Buah yang Nekat Pungli

Jika ditemukan pasukan membandel maka pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi

Baca Selengkapnya
PDIP Bongkar Dugaan Operasi Selamatkan Partai Tertentu: Suara Parpol Kecil Diambil dan Dialihkan
PDIP Bongkar Dugaan Operasi Selamatkan Partai Tertentu: Suara Parpol Kecil Diambil dan Dialihkan

Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menerima laporan dugaan potensi pelimpahan suara untuk memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen partai tertentu.

Baca Selengkapnya
Kronologi Ipda Rudy Tepergok Karaoke Bersama Istri Orang, Alasannya Selidiki Kasus Solar
Kronologi Ipda Rudy Tepergok Karaoke Bersama Istri Orang, Alasannya Selidiki Kasus Solar

Ipda Rudi Soik mengaku berada di tempat karaoke untuk melakukan Anev terkait penyelidikan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar.

Baca Selengkapnya