'Secara politik, Jokowi akan lemah jika menjauh dari PDIP'

Merdeka.com - Sejumlah pihak dinilai memiliki kepentingan besar untuk menjauhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai pengusung utamanya PDIP, melalui kisruh KPK-Polri. Karenanya, Jokowi diharap berhati-hati karena akan bisa membuatnya tergelincir dalam upaya sejumlah pihak dan elite yang berusaha menjauhkannya dari partai yang selama ini membesarkannya.

Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo berpendapat, di balik konflik KPK-Polri, tersirat sebuah pesan politik yang serius kepada presiden agar dirinya menjauh dan bahkan secara ekstrim berpisah dengan PDIP. Jika hal ini tidak disadari Jokowi, tentu akan membuat presiden menjadi lemah secara politik.

"Momentum ini kalau tidak disadari oleh Joko Widodo, akan membuat dirinya menjadi lemah secara politik. Tanpa pijakan yang kuat. Karena apapun Joko Widodo lahir dari PDIP, dan tumbuh berkembang dengan pijakan PDIP, sehingga bisa berada pada posisi tertinggi saat ini," kata Karel di Jakarta, Kamis (12/1).

Oleh karena itu, wajar jika seharusnya Jokowi menjaga kesinambungan dengan partai yang membesarkannya sejak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Pilihan politik Jokowi pun selayaknya sejalan dengan kebijakan PDIP yang membawa sebagian besar aspirasi rakyat melalui keberhasilannya sebagai partai pemenang pemilu.

Sedangkan terkait kasus Budi Gunawan (BG), Karel menjelaskan, PDIP tentu punya pertimbangan matang dalam mendukung pencalonannya sebagai Kapolri oleh presiden. Artinya, dukungan itu tak semata didasari pada kedekatan BG dengan PDIP saja.

"Tapi mungkin juga karena BG dianggap mampu menjalankan program Nawa Cita dalam bidang hukum dan keamanan," tegasnya.

Karel menambahkan, PDIP mungkin juga memandang Presiden Jokowi sepantasnya segera melantik BG sebagai kapolri karena hal itu sesuai dengan UU Kepolisian. Apabila pelantikan itu urung dilaksanakan, maka Jokowi potensial dipertanyakan soal konsistensinya terhadap Nawa Cita dan Trisakti karena mengesampingkan amanah konstitusi.

"Jelas kalau tidak melantik BG sebagai Kapolri, akan dianggap sebuah tindakan fatal di masa awal pemerintahannya. Selain juga menunjukkan bahwa Jokowi tak seiring sejalan dengan partainya sendiri, yakni PDIP. Akan banyak pihak mengambil keuntungan politik dari situasi ini dan semoga Joko Widodo segera sadar," jelasnya.