Follow
Sedang krisis, Gerindra minta tunjangan DPR dan presiden jangan naik
Merdeka.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerinda Ahmad Muzani menilai tunjangan DPR dan presiden jangan naik dahulu. Sebab hal itu berdampak kalkulasi kenaikan anggaran negara akan membengkak, padahal Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi.
"Gaji presiden dan pejabat tinggi jangan naik dulu. Karena situasinya belum pas. Komponen kenaikannya bisa berjumlah ratusan miliar, itu belum dengan jumlah keseluruhan pejabat," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Menurutnya, ketimbang mengurusi kenaikan gaji pejabat, pemerintah semestinya lebih memperhatikan perbaikan dan penguatan ekonomi dalam negeri.
-
Apa tujuan kenaikan UMP Jakarta? Tujuan Kenaikan UMP Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan bahwa tujuan dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah untuk menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
-
Apa dampak kenaikan gaji perangkat desa? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
-
Kenapa gaji perangkat desa dinaikkan? Menurutnya, langkah tersebut adalah wujud apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kerja perangkat desa. Dengan harapan, kinerja perangkat desa bisa menjadi lebih baik.
-
Kenapa gaji polisi dinaikkan? Langkah strategis ini diharapkan tingkatkan motivasi dan dukung transformasi ekonomi.
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
"Kalau benar terjadi akan membebani biaya ekonomi nasional kita. Sekarang, lebih baik pemerintah fokus melindungi ekonomi rakyat," terangnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerinda ini juga menyarankan pemerintah menaikkan gaji para pegawai pemerintahan yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Mau pejabat, presiden, DPR nggak usah dululah. Kalau pejabat lain yang belum PNS bolehlah," pungkasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya, baik di tingkat menteri hingga kepala daerah untuk berjiwa besar dan bersabar terkait alokasi anggaran
Baca Selengkapnya
Kenaikan gaji PNS di 2024 merupakan salah satu usulan dari Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca Selengkapnya
Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo pun menekankan agar tidak mengganggu kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk meminta anggaran tambahan
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Prabowo meminta pemerintah pusat dah daerah fokus mengedepankan permasalahan yang menimpa rakyat.
Baca Selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani menganggarkan Rp52 triliun untuk kenaikan gaji ASN TNI/Polri dan pensiunan.
Baca Selengkapnya
Permasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Tak hanya ke PNS, pemerintah diminta untuk menaruh perhatian yang sama terhadap pekerja swasta hingga pelaku UMKM.
Baca Selengkapnya
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca Selengkapnya