Sejumlah menteri Jokowi dikabarkan mundur untuk jadi caleg 2019, ini kata Istana
Merdeka.com - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengaku mendengar kabar sejumlah menteri di Kabinet Kerja berencana mengundurkan diri karena ingin menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Hal itu disampaikan Sofyan Wanandi di Kantor Wakil Presiden, Rabu (4/7).
"Ada yang mau jadi DPR, ada yang mau jadi apa, ada aja. Yang merasa mungkin tidak akan terpilih lagi, jadi dia mau maju. Ya mungkin aja ada, saya dengar-dengar tapi belum ada bukti," ujar Sofyan.
Mantan Wakil Presiden Direktur PT Dharma Kencana ini memastikan, pemerintah segera mencari pejabat pengganti menteri jika kabar tersebut benar. Sehingga tidak ada kekosongan jabatan di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
-
Pemilu 2019 kapan dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Kapan pemilu presiden? Indonesia bakal menggelar pesta demokrasi pada 14 Februari 2024.
-
Kapan pendaftaran caleg dibuka? Anggota KPU Gunungkidul, Andang Nugroho, mengatakan bahwa verifikasi administrasi berkas pendaftaran bakal caleg DPRD kabupaten tersebut sudah selesai dan hasilnya juga sudah disampaikan ke masing-masing partai politik.
-
Dimana pendaftaran capres cawapres? Pasangan bacapres-bacawapres diwajibkan membawa dokumen yang berisi visi dan misi programnya sebagai bahan kampanye saat melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Kapan pendaftaran capres-cawapres 2024? Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
-
Kapan pendaftaran Pilgub Jateng 2024 dibuka? Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menekankan tahapan pengambilan formulir pendaftaran dilakukan hari ini sampai 28 Mei nanti.
"Tidak (ada kekosongan jabatan), kan nanti langsung ada pejabat-pejabat yang akan ditunjuk," kata dia.
Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan belum ada menteri yang mengajukan permohonan pengunduran diri.
"Kita belum menerima surat apa pun," tegas Pratikno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7).
Mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengatakan, dia juga belum mendengar kabar kemungkinan menteri mengundurkan diri. "Enggak (dengar kabar ada menteri mau mengundurkan diri). Kalau mau resign kan harus melalui saya," ujarnya.
Meski begitu, Pratikno menekankan bagi menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak perlu mengundurkan diri. Cukup mengajukan cuti selama masa kampanye. Pratikno merujuk pada Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
"Dari sisi regulasi enggak ada mundur toh? Cuti saja," kata Pratikno.
Untuk diketahui, masa pendaftaran calon anggota legislatif untuk pemilu 2019 dibuka pada 4 Juli sampai 17 Juli 2018.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi merespons heboh kabar beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur
Baca SelengkapnyaPara Pj kepala daerah itu paling lambat melaporkan pengunduran diri pada 17 Juli 2024, sehingga Kemendagri bisa mempersiapkan pengganti mereka.
Baca SelengkapnyaJokowi telah menerima surat pengunduran diri Pramono Anung dan Risma.
Baca SelengkapnyaReshuffle kabinet saat ini masih hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaSebanyak 19 anggota DPR RI terpilih mundur karena maju Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKepala daerah rela mundur demi maju sebagai caleg di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTidak diatur menteri harus mengundurkan diri untuk menjadi calon legislatif.
Baca SelengkapnyaKabar reshuffle kabinet muncul di tengah hiruk pikuk kondisi politik menjelang Pemilihan Umum 2024.
Baca SelengkapnyaDua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menteri dan pejabat setingkat menteri melaksanakan kampanye dengan syarat tertentu.
Baca SelengkapnyaSelain itu, Jokowi juga melantik Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Baca SelengkapnyaJokowi pun telah memberikan izin kepada para menteri dan wakil menteri.
Baca Selengkapnya