Follow
Sekda sebut partisipasi pilkada di Pekalongan tergantung amplop
Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan Dwi Arie Putranto menyatakan, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pilkada tergantung pada amplop yang diterima. Hal itu diketahuinya dari hasil survei di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
"Partisipasi publik dalam pemilu tidak hanya pencoblosan, tapi turut dalam memantau penyelenggaraannya. Tidak hanya penyelewengan, tapi juga pada penyelenggara dan tim sukses masing-masing calon," ucapnya dalam acara sosialisasi pengawasan dan stakeholder terkait pilkada di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (5/10).
Namun, menurutnya pengawasan pemilu akan percuma jika ada politik transaksional masyarakat sendiri.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Mengapa pengawasan pemilu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia? Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan yang baik, proses pemilu akan berjalan secara fair dan tidak terjadi manipulasi atau kecurangan.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Saya tahu sendiri tingkat partisipasi masyarakat di sini sesuai amplop. Walaupun saya tidak melihat langsung survei-nya. Tapi saya sudah dapat informasi tersebut," serunya.
Namun demikian, katanya, masyarakat masih cukup fair walaupun menerima amplop belum tentu memilih pasangan calon yang memberi amplop.
Jadi hal tersebut, perlu menjadi pengingat bagi pasangan calon jika ingin menggunakan politik uang dalam pilkada tahun 2015 ini.
"Kalau ingin Pilkada ini, ingin terus berintegritas. Jangan gunakan money politics dan bersikap jujur semua," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Praktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.
Baca Selengkapnya
"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca Selengkapnya
Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca Selengkapnya
Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca Selengkapnya
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Poses kandidasi yang telah terjadi dalam Pilkada 2024 dinilai sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.
Baca Selengkapnya
Hugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia
Baca Selengkapnya
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Terlebih, hasil survei menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana
Baca Selengkapnya