Sekjen Demokrat tegaskan pembatasan masa jabatan cegah seperti Orde Baru

Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan masa jabatan calon wakil presiden (cawapres) hanya dua periode. Hal itu berkaitan dengan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan cawapres oleh Partai Perindo di mana Wapres Jusuf Kalla menjadi pihak terkait.

"Dari Partai Demokrat, sejak awal kami mengingatkan bahwa pembatasan dua periode itu adalah bagian dari koreksi kita terhadap Orde Baru waktu itu," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Hinca menjelaskan, pembatasan masa jabatan itu untuk mencegah kepemimpinan yang terlalu lama seperti masa Orde Baru. Mengingat pada masa Orde Baru Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun dan terlibat pada kasus KKN.

"Konsep kita reformasi sepakat mengakhiri dominasi yang terlalu panjang. Lalu disepakati oleh anak bangsa dan konstitusi cukup dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut karena itu substansinya adalah membatasi agar tidak terlalu berkepanjangan," ungkapnya.

Meski begitu, anggota Komisi III DPR ini tetap beranggapan menggugat aturan masa jabatan wakil presiden adalah hak semua masyarakat. Dia yakin Hakim MK akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

"Dan kita percaya bahwa MK yang menjalankan fungsinya dengan baik, profesional dan terbuka. Kita tentu harus menunggu hak semua warga negara pergi ke MK dan MK menuntaskan kewajibannya," ucapnya.