Sekjen DPR Sebut Pengadaan Multivitamin Karena Banyak Pegawai Terpapar Covid-19
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, pengadaan multivitamin ditujukan untuk pegawai di lingkungan DPR RI. Bukan untuk anggota dewan. Namun, anggaran senilai Rp2 miliar dari APBN 2021 saat ini telah dibatalkan.
"Pengadaan ini mungkin untuk masukan kita semua itu multivitamin untuk pegawai di lingkungan Sekjen terdiri atas ASN 1.308 orang kemudian Pamdal 1.486 orang, kemudian untuk petugas kebersihan dan keamanan 718 orang, jumlahnya 4.344 orang," katanya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (2/9).
Dia menjelaskan, paket bentuk vitamin yang totalnya sebanyak 7.856 paket itu rencananya akan diedarkan bulan Juli lalu. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan DPR RI.
-
Apa yang dibagikan ke warga? Pihak perusahaan ternyata mengizinkan warga mengambil susu tersebut.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Apa yang dibagikan kepada prajurit TNI? Nasi berbungkus daun pisang dibagikan.
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
"Jadi jumlah keseluruhan paket yang rencananya diadakan kita sebesar 7,856 paket, dan paket ini berbentuk vitamin yang rencananya di bulan Juli lalu untuk mengantisipasi penyebaran covid di lingkungan DPR," ujarnya.
Indra menegaskan, vitamin tersebut bukan untuk anggota DPR. "Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota DPR, karena anggota DPR sudah dicover oleh asuransi," jelasnya.
Pengadaan multivitamin itu diawali banyaknya pegawai DPR yang positif Covid-19. Bulan lalu ada 551 orang yang terpapar, dan hari ini masi ada 27 orang.
"Tapi tentu rencana tadi termasuk persiapan paket untuk isolasi mandiri di wisma DPR di kopo. Jadi saya kira itu gambaran buat teman teman, tadi saya sudah memanggil pejabat pembuat komitmen, kepala biro keuangan kepala biro umum jam 10 tadi plus semua prosesnya kita batalkan," tutup Indra.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rp985 miliar untuk penambahan program pangan murah bersubsidi
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.
Baca SelengkapnyaTerhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaKemenkes merekomendasikan masyarakat untuk melengkapi vaksinasi Covid-19 di tengah kasus yang kembali melonjak.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaMeski demikian, hanya 33.590 penyandang HIV atau sekitar 51 persen saja yang rutin mengonsumsi obat hingga saat ini.
Baca SelengkapnyaRSUD Tamansari Rawat 67 Pasien DBD Sejak Januari 2024, Mayoritas Anak-Anak
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai kualitas udara di Jakarta telah mencapai tingkat yang membahayakan.
Baca Selengkapnya