Sekjen Gerindra: Kami harus hitung betul supaya Pemilu 2019 bisa ganti presiden

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sampai saat ini belum mendeklarasikan koalisi Pilpres 2019 bersama Gerindra. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai hal ini wajar. PKS dan PAN juga berkaca pada Pilpres 2014 lalu, yang mana Ketum Gerindra Prabowo Subianto tumbang melawan Joko Widodo (Jokowi).

"Kita harus punya kalkulasi lebih matang, kita punya pengalaman di 2014. Kita kan kekuatan kita terbatas, resources kita terbatas, jadi kita harus hitung betul supaya Pemilu 2019 ini bisa membawa perubahan, bisa mengganti presiden bisa mengalahkan incumbent. Jadi itu perlu waktu, perlu kesabaran, perlu kecermatan, perlu kematangan hitungan," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/7).

Petinggi PAN, PKS dan Gerindra sendiri beberapa hari lalu telah melakukan pertemuan di kediaman Prabowo Subianto Kertanegara, Jakarta. Menurut Muzani, ketiganya sudah memiliki pandangan sama tentang masalah bangsa dan negara.

Seperti utang yang melambung dan ekonomi yang sulit. Gerindra, PKS dan PAN pun sepakat kerumitan hidup bangsa yang berat bisa diatasi jika ada persatuan dan kesatuan di antara kaum yang memiliki kepedulian.

"Termasuk partai-partai dan tokoh tokoh (PKS PAN) yang memiliki kepedulian ini. Dan mereka sepakat bahwa kita harus saling mengokohkan komunikasi dan terus mengadakan silaturahmi. Dan kita harus mulai mengerucut pada pembicaraan soal presiden dan wakil presiden," tutur Muzani.

Dengan kesamaan pandangan tentang masalah bangsa, lanjut Muzani, PKS dan PAN secara lisan sepakat jika Prabowo Subianto yang didukung sebagai calon presiden. Soal pendampingnya menyusul.

"Sebagai presiden mereka secara lisan memang sepakat kalau Pak Prabowo Presidennya, calonnya. Wakil presiden kan memang kita sudah tahu semua memang belum ada kesepakatan," terangnya.

Muzani menjelaskan, visi untuk mengatasi permasalahan bangsa sudah sama. Namun, belum ada keputusan resmi mengusung Prabowo sebagai sebagai formula politik koalisi.

"Bahwa kesepakatan diskusi itu belum menghasilkan sebagai sebuah formula politik iya, tapi omongan itu sebagai sebuah dasar bagi perbaikan bangsa, iya," tutup Wakil ketua MPR ini. (mdk/cob)