Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekjen Gerindra tak pernah dengar draf koalisi usulan Yusril

Sekjen Gerindra tak pernah dengar draf koalisi usulan Yusril Tim Pemenangan Prabowo-Sandi laporkan jumlah DPT bermasalah. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memutuskan menjadi kuasa hukum pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 mendatang. Padahal sebelumnya Yusril menjadi kuasa hukum Prabowo pada Pilpres 2014 dan dia dikenal kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi.

Perihal penyebab beralihnya dukungan ini, salah satunya karena Yusril menilai tak ada upaya timbal balik dari kubu Prabowo-Sandi bagaimana membantu parpol pengusungnya bisa menang atau masuk parlemen pada Pemilu 2019. Yusril juga menyebut pernah mengajukan draf aliansi partai koalisi ke Prabowo tapi tak direspons.

Menanggapi ini, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, belum pernah melihat draf yang diajukan Yusril atau pengurus PBB. Menurutnya pembicaraan terkait koalisi antar parpol pengusung Prabowo-Sandi selama ini cukup lancar.

"Saya enggak pernah baca. Saya enggak pernah dengar ada draf itu dari Pak Yusril atau dari PBB. Dan pembicaraan dengan koalisi, kita dengan PKS, dengan Demokrat, dengan PAN lancar-lancar saja. Enggak ada problem dengan pencalonan. Dengan partai politik lancar-lancar saja," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Muzani mengatakan, dirinya juga tak pernah berkomunikasi dengan Yusril, apalagi membahas soal draf tersebut. Namun demikian pihaknya menghormati keputusan Yusril yang memilih bergabung dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.

"Saya enggak pernah dihubungi. Tapi kita juga sudah mencoba. Tapi kita menghormati lah keputusan Pak Yusril. Saya kira Pak Yusril sudah memutuskan beliau berpihak ke sana dan kita hormati itu," tutupnya.

Sebelumnya Yusril Ihza Mahendra menyampaikan tim Prabowo-Sandi tidak pernah merespons keinginannya. Bahkan setelah adanya draf aliansi yang dikeluarkan saat petinggi PBB bertemu Habib Rizieq di Arab Saudi."Pak Kaban dan Pak Afriyansah Noor untuk bertemu Habib Rizieq ya dan membahas hal yang sama dan setelah itu mereka menyusun draf aliansi partai-partai dan itu diajukan ke Pak Prabowo, tapi sampai hari ini juga enggak ada respon," ungkapnya.

Menurut Yusril, seharusnya dalam koalisi ada timbal balik yang sesuai. Pasalnya ia akan meluangkan banyak waktu untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

"Kalau saya diminta menjadi tim suksesnya Pak Prabowo-Pak Sandi saya kan akan all out kampanye siang malam mengkampanyekan pak Prabowo-Pak Sandi, tapi harus diingat saya juga jadi caleg di Jakut. Kan bakal habis waktu saya untuk kampanye Pak Prabowo-Pak Sandi," ujarnya.

Dia menilai, Prabowo sebagai pimpinan koalisi seharusnya berbicara pada semua partai koalisinya untuk bisa sama-sama memenangkan Pileg dan Pilpres bersamaan. Hal itu, kata dia, baru disebut sebagai timbal balik.

"Tapi apakah partai koalisinya juga ya semuanya bisa masuk ke parlemen itu baru namanya kita saling berkerja sama, tapi kalau cuma kami diminta bantu bapak, bapak enggak mau bantu kami gimana jadinya. Tentu tidak pernah ada jawaban waktu itu jawaban Pak Sandi dan Pak Ferry ya nanti kami akan bicarakan sama Pak Prabowo tapi sampai hari ini tidak pernah ada jawaban," ucapnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Yusril Cecar Ahli dari AMIN, Sebut Politik Jokowi Berbalik ke Prabowo Tinggalkan PDIP
VIDEO: Yusril Cecar Ahli dari AMIN, Sebut Politik Jokowi Berbalik ke Prabowo Tinggalkan PDIP

Yusril Ihza Mahendra selaku ketua tim hukum Prabowo-Gibran mencecar tajam saksi ahli.

Baca Selengkapnya
Yusril Ungkit Masa Lalu Mahfud MD Batal jadi Cawapres Gara-Gara Ditolak Golkar
Yusril Ungkit Masa Lalu Mahfud MD Batal jadi Cawapres Gara-Gara Ditolak Golkar

Hingga akhirnya, koalisi pengusung Jokowi sepakat untuk meminang Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jika Masuk Kabinet Prabowo, Yusril Ingin Dapat Posisi yang Berkaitan dengan Hukum
Jika Masuk Kabinet Prabowo, Yusril Ingin Dapat Posisi yang Berkaitan dengan Hukum

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bersiap menjalankan tugas, apabila masuk dalam kabinet Prabowo

Baca Selengkapnya
Yusril Harap Jokowi dan Gibran Bijaksana: Putusan MK Problematik
Yusril Harap Jokowi dan Gibran Bijaksana: Putusan MK Problematik

Yusril menilai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kontroversial dan mengandung cacat hukum.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tunjuk Yursil, Otto Hasibuan Hingga O.C. Kaligis Jadi Tim Hukum Sengketa Pilpres
Prabowo Tunjuk Yursil, Otto Hasibuan Hingga O.C. Kaligis Jadi Tim Hukum Sengketa Pilpres

Ketua Umum PBB Yuslir Ihza Mahendra ditunjuk Prabowo menjadi Ketua tim hukum untuk sengketa pilpres

Baca Selengkapnya
Yusril Jadi Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Hadapi Gugatan di PN Jakpus
Yusril Jadi Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Hadapi Gugatan di PN Jakpus

Yusril dkk akan menghadapi Patra M Zein dalam kasus pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Yusril Ungkap Jokowi Curhat Batas Usia Capres-Cawapres
VIDEO: Yusril Ungkap Jokowi Curhat Batas Usia Capres-Cawapres "Gibran Belum Tentu Mau"

Saat itu Presiden Jokowi membahas terkait batas usia capres-cawapres ketika masih dibahas Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya
Yusril Bela KPU: Dasar Pencalonan Gibran Tidak Melanggar Norma Etik Hukum
Yusril Bela KPU: Dasar Pencalonan Gibran Tidak Melanggar Norma Etik Hukum

Yusril menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Yusril Tak Gentar Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Yusril Tak Gentar Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Yusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.

Baca Selengkapnya
Yusril Yakin Tak Ada Pelanggaran Hukum Saat Acara Kepala Desa di GBK
Yusril Yakin Tak Ada Pelanggaran Hukum Saat Acara Kepala Desa di GBK

Yusril menyebut, kepala desa hanya menyampaikan aspirasi kepada Prabowo-Gibran, bukan deklarasi.

Baca Selengkapnya
Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya
Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya

Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.

Baca Selengkapnya
Yusril Akui Siapkan Berkas Cawapres: Kalau Batal Maju Disimpan Sebagai Kenangan
Yusril Akui Siapkan Berkas Cawapres: Kalau Batal Maju Disimpan Sebagai Kenangan

Yusril mengakui telah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana, surat tidak sedang pailit atau menanggung hutang, dan SKCK.

Baca Selengkapnya