Sekjen Gerindra tak pernah dengar draf koalisi usulan Yusril
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memutuskan menjadi kuasa hukum pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 mendatang. Padahal sebelumnya Yusril menjadi kuasa hukum Prabowo pada Pilpres 2014 dan dia dikenal kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Perihal penyebab beralihnya dukungan ini, salah satunya karena Yusril menilai tak ada upaya timbal balik dari kubu Prabowo-Sandi bagaimana membantu parpol pengusungnya bisa menang atau masuk parlemen pada Pemilu 2019. Yusril juga menyebut pernah mengajukan draf aliansi partai koalisi ke Prabowo tapi tak direspons.
Menanggapi ini, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, belum pernah melihat draf yang diajukan Yusril atau pengurus PBB. Menurutnya pembicaraan terkait koalisi antar parpol pengusung Prabowo-Sandi selama ini cukup lancar.
-
Apa yang dituduhkan ke Prabowo terkait Pilpres 2014? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Siapa Cawapres Prabowo di Pilpres 2024? Pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo menggandeng Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa calon Menkeu Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Mengapa Jokowi ingin Pemilu 2024 Jurdil dan Luber? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
"Saya enggak pernah baca. Saya enggak pernah dengar ada draf itu dari Pak Yusril atau dari PBB. Dan pembicaraan dengan koalisi, kita dengan PKS, dengan Demokrat, dengan PAN lancar-lancar saja. Enggak ada problem dengan pencalonan. Dengan partai politik lancar-lancar saja," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).
Muzani mengatakan, dirinya juga tak pernah berkomunikasi dengan Yusril, apalagi membahas soal draf tersebut. Namun demikian pihaknya menghormati keputusan Yusril yang memilih bergabung dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.
"Saya enggak pernah dihubungi. Tapi kita juga sudah mencoba. Tapi kita menghormati lah keputusan Pak Yusril. Saya kira Pak Yusril sudah memutuskan beliau berpihak ke sana dan kita hormati itu," tutupnya.
Sebelumnya Yusril Ihza Mahendra menyampaikan tim Prabowo-Sandi tidak pernah merespons keinginannya. Bahkan setelah adanya draf aliansi yang dikeluarkan saat petinggi PBB bertemu Habib Rizieq di Arab Saudi."Pak Kaban dan Pak Afriyansah Noor untuk bertemu Habib Rizieq ya dan membahas hal yang sama dan setelah itu mereka menyusun draf aliansi partai-partai dan itu diajukan ke Pak Prabowo, tapi sampai hari ini juga enggak ada respon," ungkapnya.
Menurut Yusril, seharusnya dalam koalisi ada timbal balik yang sesuai. Pasalnya ia akan meluangkan banyak waktu untuk memenangkan Prabowo-Sandi.
"Kalau saya diminta menjadi tim suksesnya Pak Prabowo-Pak Sandi saya kan akan all out kampanye siang malam mengkampanyekan pak Prabowo-Pak Sandi, tapi harus diingat saya juga jadi caleg di Jakut. Kan bakal habis waktu saya untuk kampanye Pak Prabowo-Pak Sandi," ujarnya.
Dia menilai, Prabowo sebagai pimpinan koalisi seharusnya berbicara pada semua partai koalisinya untuk bisa sama-sama memenangkan Pileg dan Pilpres bersamaan. Hal itu, kata dia, baru disebut sebagai timbal balik.
"Tapi apakah partai koalisinya juga ya semuanya bisa masuk ke parlemen itu baru namanya kita saling berkerja sama, tapi kalau cuma kami diminta bantu bapak, bapak enggak mau bantu kami gimana jadinya. Tentu tidak pernah ada jawaban waktu itu jawaban Pak Sandi dan Pak Ferry ya nanti kami akan bicarakan sama Pak Prabowo tapi sampai hari ini tidak pernah ada jawaban," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yusril Ihza Mahendra selaku ketua tim hukum Prabowo-Gibran mencecar tajam saksi ahli.
Baca SelengkapnyaHingga akhirnya, koalisi pengusung Jokowi sepakat untuk meminang Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi.
Baca SelengkapnyaPakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bersiap menjalankan tugas, apabila masuk dalam kabinet Prabowo
Baca SelengkapnyaYusril menilai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kontroversial dan mengandung cacat hukum.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PBB Yuslir Ihza Mahendra ditunjuk Prabowo menjadi Ketua tim hukum untuk sengketa pilpres
Baca SelengkapnyaYusril dkk akan menghadapi Patra M Zein dalam kasus pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSaat itu Presiden Jokowi membahas terkait batas usia capres-cawapres ketika masih dibahas Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaYusril menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar kode etik karena memproses pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaYusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.
Baca SelengkapnyaYusril menyebut, kepala desa hanya menyampaikan aspirasi kepada Prabowo-Gibran, bukan deklarasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca SelengkapnyaYusril mengakui telah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana, surat tidak sedang pailit atau menanggung hutang, dan SKCK.
Baca Selengkapnya