Sekjen Koalisi Prabowo Sayangkan Pemerintah Tak Respons Usul Asuransi untuk KPPS

Merdeka.com - Sekjen partai koalisi pendukung Paslon Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya ikut berbela sungkawa atas 144 petugas pemilu yang wafat saat bertugas. Dia menyayangkan pemerintah tidak memberikan asuransi terhadap petugas KPPS.

"Kami menyampaikan duka cita, bela sungkawa, simpati yang teramat besar dari kami para sekretaris jenderal partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi adil dan makmur," kata Muzani di Kantor KPU, Kamis (24/4).

Dari penjelasan KPU kepada para Sekjen, Muzani menyayangkan keputusan pemerintah yang tidak memberikan asuransi untuk semua pekerja pemilu.

"KPU telah berupaya untuk mengajukan asuransi bagi setiap penyelenggara pemilu, tetapi pengajuan tersebut tidak mendapatkan respons baik. Hal itu tentu saja kami sayangkan pemerintah tidak merespon pengajuan asuransi, yang diajukan oleh pimpinan KPU untuk mendapatkan perlindungan resiko akibat dari beban tugas," ujarnya

Selain itu, BPN menyebut seharusnya KPU bisa melakukan berbagai antisipasi agar musibah bagi petugas lapangan tidak terjadi.

"Harusnya sudah diantisipasi oleh KPU, dengan cara pertama merekrut petugas-petugas penyelenggara di berbagai tingkatan yang sehat baik jasmani maupun rohani, yang tidak dalam politik parsial sehingga dia bisa menjalankan tugas negara tanpa berbagai macam kepentingan," ucapnya

Saat ini, BPN berharap negara segera memberi santunan kepada keluarga korban. "Dengan memberikan santunan baik kepada mereka meninggal dunia ataupun kepada mereka yang masih di rumah sakit agar beban pembiayaan mendapatkan santunan dari negara," ucapnya.

Muzani menyebut Pemilu 2019 adalah pemilu yang paling berat beban bagi penyelenggara pemilu. "Rasanya inilah pemilihan umum yang menurut kami paling berat bebannya, paling berat tanggung jawabnya sehingga harus memakan korban sangat banyak," katanya

Pemilu serentak kali ini, lanjut Muzani, ditujukan untuk membuat sistem demokrasi lebih sederhana. Namun, nyatanya tidak demikian.

"Ternyata apa yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi jauh dari kenyataan, demokrasi kita ternyata jauh lebih mahal, demokrasi kita Ternyata jauh dari simpel, bahkan beban sosial masyarakat jauh dari apa yang diharapkan oleh MK," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com