Sekjen MPR Belum Ajukan Anggaran untuk Penambahan Pimpinan Jadi 10 Orang
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan sampai saat ini pihaknya tidak mengajukan penambahan anggaran kerja 2020 pimpinan dari lima menjadi 10 orang ke Komisi III DPR. Kata dia, MPR baru meminta anggaran untuk lima orang pimpinan periode 2019-2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Ma'ruf mengatakan anggaran lima pimpinan yang diberikan hanya Rp46 miliar. Namun anggaran itu dinilai kurang sehingga MPR mengusulkan anggaran lima pimpinan menjadi Rp51 miliar.
"Jadi anggaran pimpinan yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah untuk lima orang pimpinan sesuai dengan UU MD3. Jadi angka Rp46 miliar sekian yang kemudian juga masih sangat terbatas memerlukan tambahan Sekitar Rp51 miliar," kata Ma'ruf dalam rapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
Dia juga belum bisa memastikan berapa anggaran yang akan diajukan jika akhirnya pimpinan bertambah menjadi 10 orang. Tetapi Ma'ruf menuturkan penambahan tidak akan jauh dari angka Rp40 miliar.
"Belum bisa diprediksi tetapi yang jelas untuk delapan pimpinan sekarang kan sekitar 40-an miliar. Jadi, kalau 10 (pimpinan) enggak jauh dari situlah, kira-kira persentasenya berapa kan. Efisien sekali ya," ungkapnya.
Secara keseluruhan, MPR mengajukan total usulan anggaran sebesar Rp843.637.277.888. Sedangkan pagu anggaran 2020 yang diberikan pemerintah Rp603.677.269.000.
"MPR pada tahun 2020 mendapat pagu anggaran sebesar 603.677.269.000 itu sudah termasuk anggaran tambahan Rp100 miliar. Nah kemudian dari anggaran sebesar Rp603 miliar kita sudah mengalokasikan untuk memenuhi kebutuhan program pelaksanaan tugas konstitusional MPR, AKD sebesar Rp445 miliar dan program dukungan program manajemen dan teknis MPR sebesar Rp148 miliar," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaPuan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Baca SelengkapnyaGerindra mengakui sejauh ini isu-isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.
Baca SelengkapnyaPemakzulan presiden sendiri harus diusulkan satu per tiga dari jumlah anggota DPR
Baca SelengkapnyaBertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra resmi menugaskan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjadi pimpinan MPR RI.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.
Baca SelengkapnyaPenambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca Selengkapnya