Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekjen Nasdem sebut poros ketiga di Pilpres 2019 sulit terbentuk

Sekjen Nasdem sebut poros ketiga di Pilpres 2019 sulit terbentuk cak imin bertemu surya paloh. ©2018 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan, poros ketiga akan sangat sulit untuk terbentuk. Ini bukan tanpa alasan, menurut dia, itu dikarenakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memberikan sinyal merapat ke kubunya.

"Bisa saja, tapi secara realistis sangat susah untuk tiga poros, kalo cak Imin datang terus kesini lagi, dari mana tuh tiga poros?" katanya di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (9/7).

Dia juga yakin, judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah bergulir terhadap batas minimal presidential treshold pun akan berakhir sama seperti batas minimal yang ada saat ini.

Orang lain juga bertanya?

Jika hal itu terjadi, maka partai politik atau gabungan partai politik tetap diharuskan memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah pada pemilu 2014 untuk bisa mengusung Capres dan Cawapres.

Mengingat suara PKB pada Pemilu 2014 belum mencapai batas 20 persen, artinya PKB membutuhkan partai politik lainnya untuk berkoalisi mengusung seorang Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2019 nantinya.

"Kalau Cak Imin datang terus ke sini wong 20 persen dan kami yakin Judicial Review MK akan konsisten," tegas Johnny.

Untuk poros pendukung Jokowi sendiri, Johnny mengklaim, antar parpol koalisi sejauh ini tidak mengalami hambatan yang serius dan berjalan dengan baik.

"Ini hanya soal pembagian kekuasan poltiik apakah ada di capres, cawapres atau di portofolio lain. Capres, kita sudah punya capres," ucap Johnny.

"Koalisi kelengkapan pengusung walaupun sekarang sudah 52 persen tapi semakin banyak semakin baik untuk nanti kerjasama antara lembaga Presiden dan DPR RI nanti," tutupnya.

Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres, Kenapa Ambang Batas Presiden Ditolak?
MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres, Kenapa Ambang Batas Presiden Ditolak?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat capres dan cawapres di UU Pemilu menuai kontroversi. MK dianggap tidak konsisten.

Baca Selengkapnya
Profil 3 Hakim MK Dissenting Opinion Putusan Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Anies dan Ganjar, Semuanya Senior
Profil 3 Hakim MK Dissenting Opinion Putusan Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Anies dan Ganjar, Semuanya Senior

MK putuskan tolak seluruh gugatan yang diajukan pihak pemohon, namun ada 3 hakim MK yang nyatakan beda pendapat terkait putusan tersebut.

Baca Selengkapnya
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada

Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Pemilu Sulit Diintervensi, Jubir Anies Sindir Kasus Pelanggaran Etik Berat Anwar Usman
Jokowi Sebut Pemilu Sulit Diintervensi, Jubir Anies Sindir Kasus Pelanggaran Etik Berat Anwar Usman

Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra tak setuju sepenuhnya dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemilu 2024 sulit diintervensi.

Baca Selengkapnya
Partai Gelora Sebut Putusan MK Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi
Partai Gelora Sebut Putusan MK Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi

MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.

Baca Selengkapnya
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Nilai MK Sudah Melampui Kewenangan Sebagai Institusi Negara
TPN Ganjar Nilai MK Sudah Melampui Kewenangan Sebagai Institusi Negara

DPR dan pemerintah bersama-sama harus merevisi Undang-Undang Pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Baca Selengkapnya
Analisis Pengamat: Tidak Mungkin Pilpres 2024 Berlangsung Satu Putaran
Analisis Pengamat: Tidak Mungkin Pilpres 2024 Berlangsung Satu Putaran

Sebab, ketiga Capres masih berpeluang kalah dan hanya dua Capres yang berpeluang masuk putaran kedua

Baca Selengkapnya
MK Diminta Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
MK Diminta Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Gugatan batas usia capres cawapres dilayangkan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan MK! Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah untuk Pemilu 2029, Tetap Berlaku di 2024
VIDEO: Kejutan MK! Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah untuk Pemilu 2029, Tetap Berlaku di 2024

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP: Putusan MK Bagian Skenario Besar Politik Pelanggengan Kekuasaan
Masinton PDIP: Putusan MK Bagian Skenario Besar Politik Pelanggengan Kekuasaan

Politikus PDIP Masinton menilai putusan MK soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden jauh dari batas nalar.

Baca Selengkapnya
Hitung-Hitungan Jusuf Kalla soal Kemungkinan Pilpres 2024 cuma 1 Putaran
Hitung-Hitungan Jusuf Kalla soal Kemungkinan Pilpres 2024 cuma 1 Putaran

Kedatangan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ke rumahnya disebut tidak membahas soal tawaran turut andil dalam ajang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya