Sekjen PAN Jamin Kader yang Dukung Jokowi Akan Kena Sanksi

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN), Eddy Soeparno, menyatakan akan memberi sanksi tegas kepada kadernya yang membelot mendukung Capres selain Prabowo-Sandiaga. Itu dinilai karena sudah keluar dari keputusan yang telah diambil pengurus tingkat pusat.

"Saya rasa bukan cuma PAN saja, parpol lain atau institusi manapun memiliki aturan main. Jadi kalau ada kader yang tidak taat terhadap keputusan partai tentu akan berlaku mekanisme punishment yang sudah diatur melalui peraturan organisasi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)," ungkap Eddy Soeparno saat hadir dalam acara Latihan Kader Amanat Dasar di Karawang, Rabu (12/12).

Hal itu terkait dengan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin dan Ketua DPD Tanah Bumbu, Kalsel yang juga Bupati Tanam Bumbu Sufiar Noor, yang mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Eddy mengatakan, ia akan memberikan sanksi sesuai AD/ART karena keputusan tersebut merupakan keputusan partai mendukung pasangan Prabowo-Sandiago Uno dilakukan melalui proses pembahasan di tingkat pengurus.

"Sanksi kepada Kader PAN yang membelot dalam Pilpres, tetap akan diberlakukan, hingga sanksi pemecatan oleh partai," tegasnya.

Sanksi, kata Eddy, akan diterapkan kepada kepada kader PAN Kalsel, sesudah data dan masukan secara konfrehensif untuk penetapan sanksi kepada kader yang membelot.

Eddy menyakini untuk kader PAN Jawa Barat, hingga saat ini belum ada indikasi kader berlambang matahari membelot ke pasangan di luar keputusan rakernas PAN 2018.kader PAN Jabar masih solid hingga 110 persen.

"Kader PAN Jabar masih solid untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi," jelasnya.

Sementara itu,Waketum PAN Bara Hasibuan menilai, sulit untuk memecat Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin. Sebab, kata dia, Muhidin adalah tokoh Kalimantan Selatan yang memiliki pengaruh cukup besar.

"Iya. PAN sangat membutuhkan kepemimpinan Pak Muhidin di Kalimantan Selatan dan kami sadari itu kami sadari ketokohannya, backgroundnya, pengalaman politiknya," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12).

Bara menjelaskan, PAN sangat membutuhkan sosok Muhidin. Terutama dalam proses pemenangan Pileg dan Pilpres 2019.

"Jadi di sini memang kami pada prinsipnya kami sangat membutuhkan Pak Muhidin apalagi ini menjelang pileg ya. Kalau misalnya Pak muhidin dipecat atau mengundurkan diri itu akan menimbulkan kerugian bagi PAN," ungkapnya.