Sekjen PAN: Masyarakat yang tak puas pada UU MD3 bisa gugat ke MK

Merdeka.com - DPR telah mengesahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (RUU MD3). Sekjen PAN Eddy Soeparno mengakui, usai disahkan, sejumlah pasal dalam UU tersebut menuai banyak kritik.

Karenanya, dia mengimbau kepada pihak yang tak puas, bisa menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Memang banyak kritikan kepada DPR terhadap UU MD3. Bagi masyarakat yang tidak puas, atau merasa revisi UU tersebut tidak merepresentasikan keadilan karena seolah memberikan kekuatan kepada DPR, masih ada upaya hukum yaitu menggugat ke MK," katanya, Rabu (14/2).

Menurutnya, UU MD3 yang telah disahkan itu hanya berlaku hingga 2019. Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Karena bisa berubah lagi dengan adanya parlemen baru (di 2019)," katanya.

Dia berharap anggota DPR bisa menggunakan UU MD3 tersebut dengan sebaik-baiknya. "Tentu kita berharap anggota DPR mampu menggunakan UU ini dengan sebaik-baiknya, seperti hak untuk memanggil paksa dan hak-hak lain yang tentunya harus berguna bagi masyarakat bangsa dan negara," katanya.

Paripurna DPR telah mengesahkan RUU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menjadi UU, Senin (12/2).

Dalam revisi tersebut ada tiga pasal yang menjadi kontroversi. Pasal 122 huruf K yang mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat menindak penghina marwah anggota dewan. Pasal 245 menguatkan hak imunitas DPR yang mengharuskan lembaga hukum untuk meminta izin presiden dan MKD untuk melakukan pemeriksaan. Serta pasal 73 yang memungkinkan DPR melakukan pemanggilan paksa mitra DPR yang menolak hadir dalam rapat.