Sekjen PDIP: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan ada pihak yang ingin merusak tatanan internal partai berlambang banteng itu. Hasto menyoroti pihak yang tidak sabar dipilih menjadi kandidat di Pilpres 2024.
Pihak tersebut dinilai tidak memiliki etika karena melangkahi kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hasto mengingatkan, tangan dingin Megawati telah mencetak pemimpin andal melalui proses kaderisasi.
"Sepertinya ada yang ingin membelah partai, tidak sabar berkaitan dengan capres-cawapres," ujar Hasto membuka pelatihan kebencanaan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (27/10).
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang melanggar kode etik? Diketahui, sanksi tersebut disebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim sebab terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
Hasto pun terheran karena Pemilu juga belum dimulai. Bahkan KPU belum menentukan jadwal pemilu. Tetapi sudah ada pihak yang memaksa PDIP mengumumkan nama calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024.
Ibarat sepak bola, wasit belum meniup peluit tanda pertandingan dimulai, tetapi sudah ada pemain yang menendang bola ke gawang.
"Dalam capres-cawapres sepertinya, kan, seperti itu. Wasitnya saja, KPU, belum menyusun tahapan pemilu, eh, sudah ada yang mendorong dimasukkan ke gawang," ujar Hasto.
Hasto menyarankan para pelaku politik di Indonesia menyerap energi positif olahraga demi kebaikan bangsa. Ia tidak ingin ada yang terburu-buru atau grusa-gurus untuk urusan capres.
"Padahal banyak sekali yang bisa kita bahas daripada sekedar soal pilpres. Seperti persoalan bagaimana rakyat Indonesia menghadapi kemungkinan terjadinya bencana akibat banjir, tanah longsor yang sering terjadi," jelas Hasto.
"Kita, kata Bu Mega, tak pernah belajar dari persoalan-persoalan bencana yang terjadi sebelumnya. Kalau terjadi bencana, baru semua heboh menganalisis, bahwa ini akibat proses penggundulan hutan. Tetapi habis bencana selesai, dilupakan," ucapnya.
Hasto juga memantau ada pihak yang mengangkat kampanye negatif dan fitnah terhadap PDIP. Ia bilang hal itu upaya untuk menurunkan elektoral PDIP.
"Ada berbagai bentuk untuk men-downgrade hanya karena elektoral PDI Perjuangan setiap survei itu selalu tertinggi. Padahal itu kan adalah hasil, melalui sesuatu kerja organisasi, termasuk melalui kerja Baguna," ujar Hasto.
Pihak yang tak disebut itu, kata Hasto, ikut menyerang Presiden Joko Widodo dalam mengatasi pandemi Covid-19. Juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui isu Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Hasto sampai merespon untuk memberikan klarifikasi. Baginya hal ini hanya membuang energi. "Padahal seharusnya kita berlomba untuk menghasilkan prestasi bagi atlet-atlet kita di PON Papua. Mereka berlomba kejar prestasi, ada wasit, ada taat pada aturan main," jelas Hasto.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaSalah satu cirinya adalah ketika sosok itu ditanya, jawabnya tidak tahu.
Baca SelengkapnyaMegawati mengaku meski mampu melawan dan memiliki anak buah yang kuat, namun dia memutuskan tidak melawan.
Baca SelengkapnyaPemecatan Jokowi tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung keprihatinan konflik yang terjadi di tubuh partai politik.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai pemecatan terhadap Jokowi merupakan langkah yang tepat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan siap kembali menjabat sebagai pimpinan tertinggi di PDIP.
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaSelain meminta Sigit tak lagi ‘bermain’ di Pilkada 2024, Megawati ingin berpesan kepada pucuk tertinggi Korps Bhayangkara itu untuk insaf.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihak yang ingin mengambilalih PDIP adalah Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bereaksi keras atas kekalahan partainya di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya