Sekjen PDIP: Amandemen UUD '45 Tak Masuk Ranah Presiden Dipilih oleh Rakyat

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan rencana amandemen UUD '45 terbatas hanya akan membahas keberadaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Amandemen itu disebut tak akan mempengaruhi format Pemilu di Indonesia.

"Amandemen terbatas tidak masuk dalam ranah Pemilu Presiden secara langsung oleh rakyat. Amandemen terbatas memberikan haluan kepada negara besar, negara kepulauan terbesar, untuk menatap masa depan dengan baik dengan mensinergikan melalui overall planning terhadap seluruh kerja dari lembaga tinggi negara, semangat ini kita perlukan," kata Hasto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

PDIP, kata Hasto, bersama dan mayoritas partai politik lain telah terbuka dan menyatakan dukungan agar amandemen UUD 1945 dilakukan dan GBHN diterapkan kembali.

"Seluruh kerja sama yang dilakukan, termasuk dengan presiden, semata didedikasikan bagi kepentingan haluan negara kita," ucapnya.

Diketahui, pada pidato di Sidang Tahunan MPR RI 2019, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan rencana amandemen UUD 1945 adalah amandemen terbatas. Selain itu, Zulhas menyebut GBHN perlu diterapkan kembali agar bisa dijadikan peta jalan atau haluan bagi lembaga negara.

"Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat," katanya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com