Sekjen PDIP keluhkan Sipol KPU

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritisi Sistem Informasi Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada sekarang ini. Menurutnya, beberapa sipol di Indonesia masih bermasalah, terutama di daerah Papua.

"Dari proses sipol yang ada, kami melihat daerah Papua dan Papua Barat, proses e-KTP, terutama identifikasi terhadap nomor identitas kependudukan, itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi," kata Hasto di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (11/10).

"Sehingga kondisi ini menyebabkan pengisian sipol itu, menjadi kurang sempurna. Tetapi kami berjuang keras dan akhirnya syarat-syarat itu dapat kami penuhi," lanjutnya.

Tambah Hasto, ada juga beberapa data sipol belum lengkap. Serta sistem sipol juga belum bisa mumpuni untuk mendata satu orang bertugas di tempat berbeda karena suatu alasan.

"Kemudian juga kami temukan data kecamatan yang tidak lengkap, misalnya di Kecamatan Kretek, Bantul. Di situ ada lima kelurahan yang namanya tidak ada dalam sipol, karena proses pemekaran desa yang ada, hal ini perlu disempurnakan," ungkapnya.

"Ada pengurus partai kami yang bertugas di tingkat nasional, tapi demi kepentingan ideologis partai, yang bersangkutan juga ditugaskan di daerah. Nah sistem ini belum memungkinkan, adanya penugasan-penugasan seperti itu," ujarnya.

Kendati demikian, Hasto tetap memberikan apresiasi terhadap sipol yang telah dibuat oleh KPU. Dia meminta ucapannya itu dijadikan masukan bagi KPU.

"Tetapi kami apresiasi dengan adanya sipol, memungkinkan untuk mengintegrasikan seluruh data-data pemilu yang harus dilengkapi oleh partai politik," ucapnya.