Follow
Sekjen PDIP minta SBY jelaskan maksud hukum rimba di Pilpres 2019
Merdeka.com - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencuit melalui akun media sosial Twitter @SBYudhoyono, Selasa (17/4) malam. Dia berpesan supaya kompetisi politik jelang Pilpres 2019 tidak berlaku hukum rimba.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, meminta SBY menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut.
"Tentu saja Pak SBY dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang beliau maksudkan," ucap Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/4).
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Apa yang disampaikan Syahrul Yasin Limpo pada penyidik? 'Apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain sudah saya sampaikan sampai tengah malam ini. Saya kira ini untuk kesekian kalinya. Saya itu,' kata SYL.
-
Siapa ketua Dewan Syura PKB? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat Ketua Umum PKB.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
Namun, dia menyebut partainya tentu saja menentang diberlakukannya hukum rimba. Karena demokrasi semuanya dilandaskan oleh hukum.
"Kami selalu menentang apa itu hukum rimba. Justru demokrasi itu dilandaskan kepada hukum, demokrasi itu dilandaskan pada keyakinan atas dasar demokrasi Pancasila," jelas Hasto.
Dia pun mengingatkan, PDIP berkomitmen tetap menjaga pemilu serentak menghadirkan kualitas pemimpin yang mengedepankan peradaban.
"PDIP punya komitmen untuk menjadikan pemilu serentak ke depan sebagai tampilan demokrasi yang mencerminkan peningkatan kualitas peradaban kita di dalam mencari pemimpin," pungkas Hasto.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
SBY mengatakan, menjaga demokrasi itu penuh tantangan. Maka untuk menjaga demokrasi tersebut diperlukan perjuangan.
Baca Selengkapnya
SBY berharap mimpi Demokrat dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pihaknya akan menemukan baik jalan jalan maupun tempat yang lebih baik.
Baca Selengkapnya
"Dengarkan yang belakang, dengarkan yang belakang, iya iya, lihat sini kamu," ujar SBY sambil menunjuk kadernya tersebut.
Baca Selengkapnya
SBY menginstruksikan keluarga besar Partai Demokrat untuk memilih Prabowo Subianto
Baca Selengkapnya
SBY menegur kadernya, karena mengobrol ketika konsolidasi Partai Demokrat di Sragen
Baca Selengkapnya
Dia pun mengingatkan agar Partai Demokrat paham akan soal etika politik.
Baca Selengkapnya
SBY meminta agar kader Demokrat berjuang di tengah politik pragmatis.
Baca Selengkapnya
AHY menilai praktik cawe-cawe harus dicegah bersama agar demokrasi tidak mundur.
Baca Selengkapnya
SBY juga akan berusaha menambah suara Partai Demokrat di Jawa Tengah, meskipun wilayah tersebut dikuasai oleh PDIP.
Baca Selengkapnya
Bharatayuddha dikenal sebagai perang besar antara keluarga Pandawa melawan Kurawa.
Baca Selengkapnya
Pernyataan itu disampaikan Presiden RI ke 6 itu dalam pidatonya pada pertemuan konsolidasi kader dan calon legislatif dari Partai Demokrat se-Aceh.
Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kader Demokrat tidak boleh bicara muluk-muluk pada pemilih.
Baca Selengkapnya