Sekjen PDIP sebut jenderal polisi jadi Pj gubernur hanya dalam waktu singkat
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mengusulkan dua jenderal bintang dua Polri sebagai penjabat sementara gubernur pada Pilkada 2018. Nama Asops Kapolri Irjen M Iriawan diajukan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan dalam polemik ini ada informasi yang keliru. Menurut Hasto, kedua jenderal itu tidak akan lama menempati posisi sebagai Pj gubernur.
"Ada misleading dengan informasi tersebut, misalnya Pj di Sumut, di Jabar baru akan dimulai pertengahan Juni mengingat gubernur incumbent baru menjabat sampai pertengahan Juni atau sepuluh hari paling lama sebelum Pilkada serentak dijalankan," kata Hasto di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
-
Apa yang dilakukan PDIP untuk Pilgub Jatim? 'Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur,' ucap Hasto.
-
Mengapa PDIP yakin Ganjar-Mahfud akan menang? 'Dukungan terhadap Bapak Ganjar dan Prof Mahfud Md sebagai pemimpin yang sangat lengkap. Memiliki komitmen bagi daya unggul Indonesia anti korupsi, ini benar-benar dipahami oleh masyarakat Bali. Sehingga konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan kemenangan yang semakin besar untuk Ganjar dan Mahfud Md,' kata Hasto.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
PDIP dengan ini menyatakan tidak ada sangkut pautnya dengan usulan tersebut. Hasto menampik hal itu jadi bagian strategi politik pemenangan pilkada.
"Dengan demikian kita menempatkan segala sesuatu kepada proporsinya. Sekali lagi partai tidak pernah campur tangan hal tersebut," imbuhnya.
Sementara itu, Djarot Saiful Hidayat, bacagub PDIP di Sumatera Utara, menilai pengangkatan jenderal sebagai Pj, tidak akan mempengaruhi jalannya pilkada. Sebab, menurutnya jabatan itu dipegang tak lama. Selain itu dia yakin siapapun yang ditunjuk dapat berlaku netral.
"Kalau kami siapapun oke. Kita terima kita serahkan saja yang penting tadi, netralitas ya. Netral betul dan menjaga suasana pilkada betul-betul bisa berjalan secara baik dan kondusif," ucapnya di tempat yang sama.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDia memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat seusai Rapat Kerja Nasional IV PDIP menyebut PDIP dan para partai pendukung selalu memperjuangkan Ganjar Pranowo
Baca SelengkapnyaPramono diketahui berpasangan dengan Rano Karno sebagai pasangan cagub-cawagub Jakarta.
Baca SelengkapnyaMengenai Pj Gubernur yang akan dilantik, menurut Ngabalin, semuanya berdasarkan pertimbangan.
Baca SelengkapnyaPengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaPDIP belum memutuskan bakal mendukung siapa di Pilkada Sumut 2024
Baca SelengkapnyaSaid melihat Prabowo merupakan figur yang kuat sehingga tak akan mudah diintervensi pihak manapun.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadikan energi kekecewaan itu menjadi semangat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sampai saat ini menteri PDIP tetap bekerja secara netral menjalankan tugas negara.
Baca SelengkapnyaSaid menerangkan PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya