Sekjen PDIP ungkap 'senjata utama' tinggalkan jauh Golkar dan Gerindra di survei

Merdeka.com - Elektabilitas PDI Perjuangan meninggalkan jauh pesaing terberatnya Partai Golkar. Dalam survei terbaru SMRC, PDIP meraup 27,1 persen, sementara Golkar hanya 11,4 persen di urutan kedua. Diurutan ketiga Gerindra dengan 10,2 persen.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, survei harus direspon dengan tetap mempertahankan semangat kerja keras dan terus pada posisinya bersama rakyat. Untuk itu, kepada semua kader PDI Perjuangan, kata dia, terlebih yang menempati struktur di semua level harus mencerminkan wajah kerakyatannya. Baik dalam perilaku maupun kebijakan dan program politiknya.

"Dengan survei yang tinggi di kisaran 27-32 persen oleh hampir semua lebaga survei, kita harus terus melakukan perbaikan, semua kader, apalagi pimpinan Partai, harus cerminkan wajah kerakyatan Partai. Senjata utama kita adalah persatuan dengan rakyat," kata Hasto saat meyampaikan pengarahan dalam acara Konsolidasi Organisasi Internal Partai, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Minggu (8/10).

Dalam acara itu, Hasto didampingi Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Waras Wasisto, Ketua DPC PDI Perjuagan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, dan sejumlah jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Bogor. Hadir juga Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari dapil Kota Bogor, Diah Pitaloka.

Hasto mengungkapkan, salah satu faktor yang menaikkan eletabilitas PDI Perjuangan adalah karena politik turun ke bawah. Dengan politik turun ke bawah, wajah partai yang dilihat publik bahwa PDI Perjuangan memang politiknya wajah kerakyatan yang oleh Hasto disebut dengan istilah 'Marhaenitas', yakni politik dengan watak 'Wong Cilik' yang mencerminkan wajah kerakyatan sebagaimana ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Pak Jokowi dicintai rakyat karena kepemimpinannya yang merakyat, programnya prorakyat, dan dekat rakyat dengan blusukan untuk bertemu dan menyapa langsung rakyatnya. Begitu juga Ibu Mega yang menerapkan politik turun ke bawah dalam memimpin PDI Perjuangan," ungkapnya.

"Jadi rakyat ketika melihat Pak Jokowi itu seperti melihat dirinya sendiri. Itulah yang harus dilakukan dan ditunjukkan oleh semua kader, dan pimpinan partai," tambah Hasto.

Hasto lalu menekankan apa yang selalu ditegaskan Ketua Umum Ibu Megawati bahwa tugas partai adalah menyiapkan pemimpin. Kalau ada kader yang potensial untuk jadi pemimpin di daerah tentu akan diperjuagkan. Tetapi harus disadari bahwa yang memilih pemimpin dalam ajang pilkada bukan hanya kader PDI Perjuangan. Tetapi yang memilih adalah rakyat secara umum sehingga dalam berpartai, apalagi pimpinan partai harus benar-benar bergerak turun ke bawah.

"Tugas partai adalah mendekatkan kesejahteraan pada rakyat agar rakyat bisa merasakan buah pembangunan bagi masa depan yang lebih baik. Maka ketika memenangi pilkada pada hakikatnya adalah untuk keberpihakan pada rakyat. PDI Perjuangan politiknya menjadikan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat," tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengingatkan kader untuk tidak menjadikan partai sebagai tempat cari makan dan memperkaya diri dengan cara menyalahgunaan jabatan. Apalagi dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti korupsi.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jabar Waras Wasisto dalam kesempatan sambutannya menyampaikan agar jajaran struktur partai benar-benar menyiapkan langkah organisasi baik dalam rangka konsolidasi internal maupun pemenangan Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu dan Pilpres 2019.

Khusus dalam menghadapi verifikasi pendaftaran partai, Waras juga megingatkan agar struktur partai cermat sehingga apa yang mejadi persyaratan di semua level benar-benar siap.

"Demikian juga persiapan saksi, partai harus siap, segera lakukan pelatihan sehingga nanti waktunya pilkada sudah siap," kata Waras.

Sementara Dadang dalam sambutannya mengatakan, bawa struktur organisasi dan badan partai di DPC Kota Bogor sudah terbentuk semua. Begitu juga sayap partai seperti Repdem dan BMI.

"Dan yang juga kita banggakan, DPC Kota Bogor kantornya sudah milik partai, sehingga nanti siapapun yang menjadi pengurus dan ketua, kantor ini tetap ada," kata Dadang. (mdk/rnd)