Sekjen PDIP yakin tak ada kotak kosong di Pilpres 2019
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini pemilihan presiden (Pilpres) 2019 tidak hanya diikuti calon tunggal. Karena itu, dia yakin tidak akan ada calon kotak kosong pada Pilpres 2019. Sebab, dalam demokrasi tetap memerlukan penantang untuk beradu gagasan demi mencari pemimpin terbaik.
"Tetapi kami meyakini bahwa Pilpres ke depan dipastikan tidak akan ada kotak kosong karena demokrasi juga memerlukan sebuah syarat adanya kontestasi gagasan untuk mencari pemimpin yang terbaik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (8/4).
PDIP hingga kini juga terus melakukan komunikasi politik jelang Pilpres dengan beberapa partai. Hal itu dilakukan untuk bisa membuat sistem politik di Indonesia berjalan dengan baik.
-
Siapa yang berharap Pilgub Jakarta satu putaran? Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono berharap kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung satu putaran saja.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa pemenang Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi suara nasional, pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, berhasil masuk sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan suara lebih dari 85 juta suara atau 55,50% dari total suara sah yang masuk.
-
Apa itu Pilkada Inklusif? Pilkada yang inklusif adalah hak setiap warga negara, termasuk difabel. Ia menjelaskan bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.
"Kekuatan gotong royong nasional ini bersama-sama sehingga gagasan untuk bertemu dengan Pak Prabowo gagasan untuk bertemu dengan Partai PKS, Demokrat, Gerindra, kemudian juga PAN itu merupakan hal yang seharusnya kita lakukan sebuah bangsa," ungkapnya.
"Ketika menjelang kemerdekaan kira bisa bertemu kenapa sekarang kita tidak bisa bertemu. Itulah yang harusnya kita lakukan langkah-langkah terobosan," ucapnya.
Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini sudah memutuskan untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. Namun, dalam demokrasi, keputusan pemimpin dan presiden terbaik ada di tangan rakyat.
"Kita tentu saja berpikir hal yang terbaik bahwa pada akhirnya rakyat yang berdaulat. Rakyat yang menentukan pemimpin untuk rakyat pemimpin untuk mengemban tanggung jawab yang tidak mudah pemimpin Indonesia yang begitu besar agar mencapai kejayaan sebagai bangsa," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan, PDIP tidak akan membiarkan Pilkada Jakarta terjadi hanya melawan kotak kosong.
Baca SelengkapnyaDjarot belum mau bicara banyak siapa kandidat yang akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut hal tersebut merupakan kenyataan demokrasi yang terjadi di daerah.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil jawab tantangan PDIP soal lawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaWacana itu disebut-sebut akan dilakukan koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang mengusung Ridwan Kamil sebagai Cagub Jakarta.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaKIM Plus, lanjut Hensat berpotensi menjadi penguasa di gelaran Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditanya mengenai isu dibentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dibentuk sebagai upaya untuk meninggalkan PDIP di Pilkada
Baca SelengkapnyaPutusan MK itu menyebutkan dari yang semula berdasarkan jumlah kursi DPRD menjadi jumlah raihan suara pada pileg terakhir
Baca SelengkapnyaHasto pun mengungkapkan peluang pasangan Anies-Hendrar maju Pilgub Jakarta diusung partainya.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca Selengkapnya