Sekjen PKB: Hak PDIP minta jatah lima menteri

Merdeka.com - Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding tak mempermasalahkan niatan PDIP yang meminta jatah lima menteri apabila reshuffle dilakukan. Menurutnya, keinginan tersebut menjadi hak bagi PDIP sebagai partai pengusung utama Presiden Joko Widodo.

Apalagi, kata dia, ada tradisi seperti di luar negeri bahwa partai yang memiliki suara terbanyak berhak mendapatkan kursi lebih banyak.

"Itu haknya PDIP. Itu hubungannya PDIP dengan presiden. Kalau di luar negeri memang berdasarkan proporsi perolehan suara. Tapi kalau di Indonesia berdasarkan kesepakatan politik dan itu wewenang penuh presiden," kata Karding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

Apabila nantinya reshuffle benar dilakukan, ia berharap bukan menteri yang berasal dari partai politik yang didepak oleh Jokowi. Sebab, kata dia, berdasarkan hasil penilaian publik dan sejumlah pengamat justru menteri non parpol yang dianggap tak becus dalam bekerja.

"Dulu yang dikritisi itu menteri parpol. Sekarang faktanya menteri-menteri yang dinilai publik dan pengamat yang kinerjanya rendah malah bukan dari parpol," kata dia.

Selain itu, Anggota Komisi III DPR ini berharap Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri Perhubungan dan menteri bidang ekonomi.

"Saya usulkan Presiden evaluasi Menhub, selain menteri di bidang ekonomi. Tapi jangan ganggu menteri-menteri dengan isu reshuffle," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah.

"Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu Beliau di kursi pemerintahan ini," kata Basarah, Senin (22/6).

Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu, mengungkapkan, keberadaan menteri dari kalangan profesional tidak menjamin mulusnya roda pemerintahan. Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang telah berjalan sekitar delapan bulan, khususnya pada kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi yang didominasi oleh kalangan profesional non partai politik.

Oleh karena itu, kata Basarah, sangat tidak relevan ketika kalangan profesional dari partai politik dianggap tidak mumpuni masuk dalam pemerintahan. Ia menilai, sejatinya, pemerintahan memerlukan dukungan politik sehingga sangat perlu mengakomodasi menteri dari partai politik dengan seleksi yang ketat.

Saat ditanya berapa kursi tambahan yang diminta PDI-P dalam postur kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle, Basarah menyebut kondisinya bisa sangat dinamis. Namun, ia menganggap jumlah ideal kursi menteri untuk PDI-P adalah empat kursi yang ada saat ini ditambah lima kursi.

"Lima kader PDI-P harus masuk lengkapi jumlah yang ada sekarang, jadi sembilan jumlahnya," kata Basarah.