Sekjen PPP minta DPD dilibatkan bahas penambahan kursi pimpinan MPR

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengusulkan agar Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendengarkan pendapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait pembahasan penambahan kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sebab, dalam struktur kepemimpinan MPR terdapat representasi dari unsur DPD.

Arsul menyebut dilibatkannya DPD dalam pembahasan soal penambahan kursi pimpinan MPR juga sebagai apresiasi penghormatan antar kelembagaan di parlemen.

"Tapi khusus untuk MPR harus diingat, MPR itu isinya bukan fraksi-fraksi di DPR saja, tapi ada juga DPD. Kan harus kita dengar juga teman-teman di DPD," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).

Pemerintah cenderung menyetujui penambahan satu kursi di DPR dan MPR kepada partai pemenang pemilu yakni PDIP. Arsul mengklaim PPP tidak mempersoalkan jika akhirnya tidak mendapat kursi pimpinan MPR.

Namun, kata Arsul, PPP menginginkan apabila penambahan diputuskan 1 di MPR dan DPR saja maka kursi dua pimpinan lembaga tersebut diberikan kepada PDIP. Hal ini akan mempermudah perumusan norma terkait penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR dalam UU MD3.

"Kalau tidak PPP enggak apa-apa, DPR saja yang diubah, MPR enggak usah. PPP loh ini. PPP enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau DPR 1 MPR 1 ya sudah diberikan saja kepada PDIP biar gampang merumuskannya," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan MPR membuat rapat untuk menentukan fraksi partai yang mendapat jatah kursi pimpinan jika diputuskan hanya menambah 1 kursi.

Diketahui, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah sudah menyetujui dengan penambahan kursi pimpinan DPR dan juga MPR. Pemerintah sudah mengirimkan surat ke Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai tanda persetujuan.

"Pemerintah sudah menyampaikan surat ke Baleg, menyetujui satu DPR, satu MPR," kata Bambang.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan, yang masih didiskuksikan hingga kini adalah penambahan kursi untuk pimpinan MPR selain untuk PDIP. Rencananya penambahan kursi itu akan di tempati antara fraksi Partai Gerindra dan juga PKB.

Pembahasan revisi UU MD3 dijadwalkan akan segera disahkan sebelum masa reses yang jatuh pada 14 Februari mendatang.