Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekjen PPP Nilai Pernyataan SBY Soal Jiwasraya Bikin Kegaduhan Politik

Sekjen PPP Nilai Pernyataan SBY Soal Jiwasraya Bikin Kegaduhan Politik Arsul Sani. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani melihat tanda-tanda kegaduhan politik dalam sengkarut Jiwasraya. Hal itu dia lihat dalam tulisan unggahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Arsul, pernyataan SBY terkait diduga dua menteri bakal dijatuhkan menimbulkan kegaduhan politik.

Karena itu, Arsul mengatakan, enam fraksi koalisi pemerintah sepakat tak perlu panitia khusus (Pansus) di DPR.

"Tanda-tanda kegaduhan itu justru ada ketika Pak SBY menulis di laman Facebook-nya. kemudian ada dua menteri yang ditarget berarti ini kan masalah yang akan mengemuka nanti, yang akan menghiasi ruang publik dan media, itu kan aspek politik nya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/1).

Orang lain juga bertanya?

Arsul mengatakan, Fraksi melalui panitia kerja yang sudah bekerja dibentuk untuk mengembalikan uang nasabah.

"Sedangkan kami fraksi itu sepakat ini yang harus kita pikirkan bagaimana nasabah itu bisa mendapatkan pengembalian meskipun bertahap, kan lama," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR itu mengaku sudah mendengar langsung langkah pemerintah dari Menteri BUMN Erick Thohir saat pertemuan anggota koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo. Sehingga DPR akhirnya memutuskan untuk hanya sebatas panitia kerja (Panja).

Namun, Arsul menuturkan, tak menutup pula DPR membuka Pansus. Apabila pada akhirnya kerja Panja tidak ada hasilnya.

"Nanti kalau setelah katakanlah satu tahun yang di plan kan ga ada hasilnya, barulah kita berpikir pansus," kata dia.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Soal Rp850 Juta ke NasDem, Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni di Sidang SYL
Soal Rp850 Juta ke NasDem, Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni di Sidang SYL

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan jumlah keseluruhan Rp44,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Bekas Kantor Jiwasraya Dilelang, Untuk Apa?
Bekas Kantor Jiwasraya Dilelang, Untuk Apa?

Aset yang dilelang merupakan bekas kantor Jiwasraya yang kini telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.

Baca Selengkapnya
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.

Baca Selengkapnya
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara

Ketua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.

Baca Selengkapnya
OJK Minta Jiwasraya Segera Selesaikan Hak-Hak Pemegang Polis
OJK Minta Jiwasraya Segera Selesaikan Hak-Hak Pemegang Polis

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bentuk Tim Likuidasi Tentukan Nasib Pemegang Polis Jiwasraya yang Tak Ingin Restrukturisasi
Pemerintah Bentuk Tim Likuidasi Tentukan Nasib Pemegang Polis Jiwasraya yang Tak Ingin Restrukturisasi

Pemerintah memutuskan untuk melakukan likuidasi atau membubarkan Jiwasraya.

Baca Selengkapnya
Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo
Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo

Kejaksaan Agung diminta untuk transparan, dan mendorong untuk membuka penyelidikan baru.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung dan Menpan RB Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset
Jaksa Agung dan Menpan RB Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset

Anas mengatakan, urgensi pembentukan badan pemulihan aset ini terkait dengan banyaknya barang bukti hasil dari pidana yang ditangani oleh Korps Adhyaksa.

Baca Selengkapnya
Diperiksa KPK, Sahroni Diminta Kembalikan Uang Rp40 Juta dari Syahrul Yasin Limpo
Diperiksa KPK, Sahroni Diminta Kembalikan Uang Rp40 Juta dari Syahrul Yasin Limpo

KPK menyarankan untuk segera ditransfer ke virtual account

Baca Selengkapnya
Uang dari Achsanul Qosasi Dikembalikan, Kejagung Kini Bidik Aliran Dana Korupsi BTS Rp70 M ke DPR
Uang dari Achsanul Qosasi Dikembalikan, Kejagung Kini Bidik Aliran Dana Korupsi BTS Rp70 M ke DPR

Kejaksaan Agung siap mengusut dugaan aliran dana sebesar Rp70 miliar ke Komisi I DPR RI.

Baca Selengkapnya