Sekjen PPP soal kritik Prabowo: Kalau tidak utang, alternatifnya apa?

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Tanah Air. Salah satu konsekuensinya, utang RI kepada luar negeri membengkak, capai Rp 4 ribu triliun lebih.

Kebijakan ini pun dikritik Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo merasa miris dengan RI yang hidup dari utang.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) akhir November 2017 tercatat USD 347,3 miliar atau sekitar Rp 4.636,455 triliun (kurs Rp 13.350 per USD).

Menanggapi kritik Prabowo, Sekjen PPP Arsul Sani menantang, para pengkritik utang untuk memberikan solusi. Menurut dia, tidak ada lagi cara lain untuk membiayai pembangunan Indonesia selain dengan berutang.

"Kalau tidak mau bergantung dengan utang kemudian alternatifnya apa? Kita minta para pengkritik tingginya utang untuk memberikan alternatif pembiayaan pembangunan. Tanpa memberikan altenatif kan berarti sama saja meminta pembangunan dihentikan saja," kata Arsul saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (2/4).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, untuk saat ini pembangunan hanya bisa dilakukan dengan bantuan utang. Sebab, sumber daya yang dimiliki RI, dianggap belum mencukupi.

"Ya faktanya ikhtiar untuk mencari pembiayaan dalam negeri dengan menggali sumber alam negeri tidak banyak bisa dilakukan. Sehingga pilihannya hanya mau membangun infrastruktur atau tidak dengan utang tersebut," kata Arsul lagi.

Arsul menjelaskan, persoalan utang luar negeri baik sektor swasta maupun pemerintah tidak hanya bisa dilihat dari tingginya angka atau jumlah utang. Tapi mesti dikaitkan demgam beberapa hal lain. Pertama, apakah utang dipergunakan untuk sektor konsumtif yang habis dikonsumsi atau untuk pembangunan barang modal seperti infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, sarana transportasi publik dan lain-lain atau tidak.

"Selama utang tersebut tidak digunakan untuk menambal APBN yang habis karena adanya misalnya subsidi BBM yang tinggi, tapi utang tersebut menjelma menjadi berbagai barang modal tersebut di atas. Maka seyogianya sorotannya adalah apakah barang modalnya berupa proyek infrastruktur itu tepat atau tidak," kata Arsul.

Kedua, melihat angka utang juga harus dikaitkan dengan angka Produk Domestik Bruto Indonesia. Kemudian bandingkan dengan negara-negara lain yang sedang membangun dan infrastrukturnya juga kurang lebih sama dengan Indonesia.

Apakah PPP melihat utang Indonesia masih dalam taraf wajar?

"Wajar atau tidak itu diukur dari PDB. Nah dari ukuran PDB, maka masih banyak negara lain yang bahkan lebih maju tapi persentase utangnya lebih tinggi dari Indonesia," jawab Arsul.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Indonesia adalah negara yang kaya. Namun, mirisnya pemerintah seperti dijajah oleh utang karena hampir semua potensinya dikuasai oleh asing.

Hal itu disampaikan saat pidato dalam acara tur 'Prabowo Menyapa Warga' di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Bandung, Jumat (30/3).

Dalam kesempatan itu, ia pun membandingkan luas wilayah negara Indonesia yang sama dengan benua eropa yang terbagi dalam 27 negara.

"Memprihatinkan, negara kita hidup dari utang. Kalau tidak utang, enggak bisa gajian," katanya.

"Yang kita alami adalah kita ini susah sekarang. (Untuk mengatasi kemiskinan) nanti, selalu nanti. Sekarang ke mana? Yang bisa dilakukan (pemerintah) adalah mencetak utang untuk bayar pinjaman tahun lalu," jelasnya.