Sekjen: Terpilihnya Wali Kota Samarinda Jadi Panutan Proses Demokrasi Partai Gerindra

Merdeka.com - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebutkan terpilihnya Wali Kota Samarinda Andi Harun di Pilkada Samarinda 2020 bisa menjadi panutan proses demokrasi partai Gerindra yang dipercaya oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Muzani saat mengadakan pertemuan dengan DPD dan DPC Partai Gerindra se-Kalimantan Timur pada Sabtu (3/4).

"Salah satu janji Partai Gerindra pada 6 Februari 2008, ketika partai ini dilahirkan salah satu gagasannya, bagaimana negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang dianugerahi alam begitu kaya alam dan seterusnya," ujar Muzani.

Namun pada realitanya masih banyak ditemukan paradoks dengan kehidupan rakyat dan bangsanya, ada kemiskinan di mana-mana, ada kesenjangan di mana-mana, ada problem di mana-mana.

"Kita sebagai anak bangsa merasa terpanggil untuk ikut bersama-sama menyelesaikan problem ini. Maka lanjutlah Gerindra sebagai gerakan partai politik, untuk membantu dan berjanji kepada masyarakat bahwa partai ini bisa dijadikan sebagai alat perjuangan untuk mempercepat mencapai tujuan proklamasi," ungkap Ahmad Muzani.

Sebagai gerakan partai politik maka cara-cara dalam berjuang untuk mencapai tujuannya Partai Gerindra menggunakan cara-cara politik.

"Meraih kekuasaan di tingkat pusat berarti kita harus meraih kepercayaan di tingkat nasional. Meraih kepercayaan di tingkat provinsi mama kita harus meraih kekuasaan di tingkat provinsi dan kabupaten," jelas Ahmad Muzani.

"Yang sedang kita lakukan pada 9 Desember 2020 kemarin saat Pilkada adalah meraih sebanyak-banyaknya kepercayaan rakyat untuk mempercayai calon Pilkada kita baik di tingkat Gubernur maupun kabupaten kota. Di Provinsi Kalimantan Timur hasil Pilkada ada dua Kepala daerah dari Gerindra yang dinyatakan menang oleh KPU yakni Boni di Mahakam Ulu dan Andi Harun di Samarinda," kata Ahmad Muzani.

Menurutnya hal tersebut adalah sebuah hasil demokrasi di mana rakyat memilihnya sebagai calon pemimpinnya. Proses demokrasi ini adalah sebuah cara yang diikuti dan setujui dalam negara demokrasi untuk mendekatkan antara rakyat dengan pemimpinnya.

"Problem Samarinda tadi saya dapat penjelasan dari Wakil Wali Kota yakni sampah, kemacetan, dan banjir. Problem tiga ini yang sudah amat mendesak. Ketika Andi Harun menjadi Wali Kota yang diusung Partai Gerindra, tugas dia adalah bagaimana menyelesaikan problem ini. Dan ketika problem ini pelan-pelan sudah mulai terurai meski belum tuntas itu adalah bagian dari janji yang kita berikan kepada rakyat untuk diselesaikan. Ini adalah cara partai menyelesaikan," ungkap Ahmad Muzani.

Ia menyebutkan untuk mencetak pemimpin-pemimpin di tingkat kabupaten ada Bupati, di tingkat kota ada Wali Kota, di tingkat provinsi ada Gubernur, di tingkat nasional ada Presiden.

"Pemimpin-pemimpin yang kita cetak ini adalah yang bertanggung jawab untuk memenuhi janji Partai kepada masyarakat. Tugas parlemen adalah mendukung dari kegiatan Wali Kota, Bupati dan Gubernur dalam melakukan perubahan percepatan bagi pembangunan warganya," ungkap Ahmad Muzani.

Ini adalah sebuah hasil proses demokrasi yang baik, hasil dari kepercayaan masyarakat yang benar dan itulah hasilnya pemimpin yang benar. Problem demokrasi adalah orientasi jangka pendek yang mencoba membelokkan tujuan mulia menjadi tujuan pendek.

"Maka kepercayaan rakyat sering dilakukan dengan cara-cara yang tidak genuine, tidak dengan cara-cara yang suci tapi dilakukan dengan cara-cara yang instan. Inilah yang menyebabkan kemudian rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi. Karena ada cara-cara instan dalam meraih kepercayaan rakyat," lanjut Ahmad Muzani.

Muzani mengatakan, Andi Harun adalah Wali Kota yang sejak awal punya ambisi untuk membangun Samarinda sebagai ibu kota provinsi menjadi kota metropolitan yang jauh lebih baik dari sekarang.

"Inilah proses demokrasi yang harus kita percayai sebagai sebuah proses untuk memilih pemimpin, memilih apa yang mereka kehendaki, dan untuk mendengar apa yang rakyat inginkan," kata Ahmad Muzani.

Ketika Samarinda problem nya adalah sampah, macet, dan banjir dengan sungguh-sungguh Wali Kota dan wakil Wali Kota selalu mengusahakan apapun yang menjadi masalah.

"Tugas kami di tingkat provinsi, kota, dan tugas saya di pengasuh adalah mensupport atas apa yang menjadi agenda beliau untuk mencari solusi atas problem Samarinda. Kita akan menghadapi proses lima tahunan yang biasa disebut 2024 masih ada waktu tiga tahun, tiga tahun ini bisa berjalan begitu lama dan begitu pendek. Demokrasi menjadi bagian sesuatu paling penting untuk kita dalam siklus lima tahun. Tadi sudah disinggung, kita akan menghadapi proses ini," tandas Muzani.