Seknas Jokowi Waspadai Penggiringan Opini Bertujuan Gagalkan Pemilu
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi menuturkan, sejumlah lembaga survei memperlihatkan keunggulan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi - Ma’ruf Amin. Di saat yang sama, dia melihat ada upaya masif dan sistematis untuk mendelegitimasi pemilu meski pencoblosan dan penghitungan suara belum dimulai.
Upaya mendelegitimasi pemilu di antaranya berupa hoaks surat suara tercoblos, surat suara dapil luar negeri sudah dihitung dengan kemenangan pihak paslon 02, hingga ancaman pengerahan massa dan tudingan kecurangan.
"Kami menolak semua penggiringan opini sesat yang dikemas dan disebarkan untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu," tegas Dedy Mawardi melalui siaran pers, Kamis (11/4).
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa peran utama KPU dalam pemilu? KPU memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan berkualitas.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
Menurut Dedy, penggiringan opini itu juga diarahkan untuk mendelegitimasi kerja penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, kata dia, KPU telah bekerja secara profesional dan non-partisan. Karena itu, rencana untuk mengepung kantor KPU dengan pengerahan massa merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi berlangsungnya proses demokrasi di republik ini.
Bagi Seknas Jokowi, proses pemilu yang akan berlangsung tanggal 17 April 2019 sudah sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomer 7 tahun 2017 dan jelas memiliki kekuatan hukum yang dilindungi konstitusi.
"Keberadaan Pemilu merupakan sarana memilih pemimpin secara demokratis," tambah Dedy.
Seknas Jokowi mendorong aparat keamanan secara aktif menggagalkan upaya delegitimasi pemilu 2019. Dia juga mengimbau seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Pilih pasangan nomor urut 01 sebagai konsekuensi menjaga kelangsungan pembangunan dan stabilitas kehidupan berbangsa secara demokratis," tutup Dedy.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaAria Bima juga percaya bahwa Pemilu akan berjalan dua putaran.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya