Follow
Seknas Prabowo Khawatir KPPS Bolehkan WNA Punya e-KTP Mencoblos
Merdeka.com - Pemilu serentak 2019 kurang dari dua bulan lagi. Seknas Prabowo-Sandiaga akan membentuk Laskar Pencegahan Kecurangan saat proses pencoblosan dan penghitungan suara pada 17 April nanti.
Ketua Seknas Prabowo-Sandiaga, M Taufik mengatakan, laskar dibentuk atas dasar banyaknya kejanggalan yang terjadi jelang pencoblosan. Salah satunya soal warga negara asing yang memiliki e-KTP.
Taufik menjelaskan, bukan tidak mungkin nantinya petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di pelosok desa meloloskan para WNA yang memiliki e-KTP. Sebab, tidak semua petugas tahu bahwa WNA pemilik e-KTP tidak punya hak pilih.
-
Apa hak warga binaan Jawa Tengah di pemilu? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih. Guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Siapa anggota KPPS? Jumlah anggota KPPS terdiri dari empat orang, yang terdiri dari satu orang ketua dan tiga anggota.
-
Siapa saja yang bisa ikut PPPK? Kategori pelamar dalam seleksi tahap pertama ini meliputi beberapa kelompok, yaitu Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023, Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), serta Tenaga non-ASN yang telah terdata dalam pangkalan data BKN.
-
Apa itu TPS dalam Pemilu? TPS dalam Pemilu merupakan singkatan dari Tempat Pemungutan Suara. TPS merupakan lokasi atau tempat dimana pemilih akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum atau Pemilu.
Dia mendesak, Kemendagri dan pihak terkait membuka data soal berapa jumlah warga asing yang memiliki e-KTP. Dengan begitu, KPU bisa meminta KPPS untuk mengawasi penyebaran WNA yang memiliki e-KTP, sehingga tak bisa mencoblos.
"WNA yang punya KTP berapa? Ini harus ada data. Kalau enggak dibuka berarti enggak ada datanya. Kalau enggak ada bohong lagi," jelas Taufik kepada wartawan, Rabu (27/2).
Laskar Pencegahan Kecurangan ini, kata Taufik, nantinya akan diberikan bekal. Dengan demikian, laskar mampu mencegah potensi kecurangan yang bisa terjadi dimana saja saat pencoblosan dan proses penghitungan suara berlangsung.
"Seknas telah membentuk, laskar pencegahan kecurangan, laskar itu akan lakukan pelatihan di Jakarta, Jateng, Jatim dan Jabar," tegas Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.
Laskar, kata Taufik lagi, akan mengawasi seluruh TPS. Dia melihat, banyak cara untuk melakukan kecurangan, untuk itu dia membentuk laskar ini demi berjalannya pemilu yang jujur dan adil.
"Pilpres kita ingin jalan dengan adil. Sudah pengalaman pemilu berulang-ulang tapi masih curang harusnya ada kemajuan," tambah Taufik.
Taufik juga meminta KPU tegak lurus dalam menjalankan aturan. Mengawasi TPS dengan ketat, jika ada pelanggaran langsung ditindak.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini kembali meminta agar pemerintah mengumumkan jumlah WNA yang memiliki e-KTP. Karena ini sangat penting demi pemilu yang jujur.
"Masyarakat harus paham khususnya disekitar TPS, kalau ada mencurigakan ya ditanya. Ada kejadian orang KK (kartu keluarga) hilang, setelah memperbaharui ternyata ada nama lain di KK itu," jelas Taufik.
"Kalau enggak tahu KPPS dengan pedoman UU. Nanti semua pemilik e-KTP boleh milih, dia enggak baca lagi ya (WNA) diloloskan untuk memilih. Kita akan mengawal itu terus," tegas Taufik.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Masyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca Selengkapnya
Jika juga tak terdaftar, para WNI diminta untuk mendaftar melalui situs ppln.co.id.
Baca Selengkapnya
Petugas KPPS itu nyaris diamuk warga setelah kisruh DPT.
Baca Selengkapnya
Bawaslu memetakan potensi TPS rawan pada Pemilihan Umum 2024.
Baca Selengkapnya
Pemilih yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus membawa undangan atau formulir C6 untuk mencoblos ke TPS.
Baca Selengkapnya
Ganjar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera turun tangan mencari tahu kebenarannya.
Baca Selengkapnya
Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnya
Penyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
PTPS mendukung proses penyelenggaraan pemilu yang baik, aman, dan adil.
Baca Selengkapnya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca Selengkapnya
Ketiga paslon akan mengikuti kampanye yang dimulai tanggal 25 September besok.
Baca Selengkapnya