Sekretariat Presiden Tolak Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pejabat
Merdeka.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono tak setuju dengan usulan mobil listrik menjadi kendaraan dinas pejabat negara. Usulan ini pertama kali didorong oleh Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.
Ada sejumlah alasan mengapa Heru tak setuju dengan usulan Luhut. Salah satunya soal biaya yang mahal untuk membuat mobil listrik berstandar seperti yang dipakai para pejabat negara saat ini.
"Kalau mobil listrik sebesar mobil yang sekarang biaya cukup mahal," kata Heru kepada merdeka.com, Kamis (15/8).
-
Kenapa harga baterai mobil listrik mahal? Salah satu alasan utama mobil listrik mahal adalah harga baterainya yang tinggi.
-
Mengapa Toyota berhati-hati dalam kebijakan mobil listrik? Berdasarkan alasan ini, Toyota selalu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan mengenai kendaraan listrik.
-
Berapa harga baterai mobil listrik? Harga baterai sebuah mobil listrik dapat mencapai Rp500 jutaan.
Selain itu, melihat dari kondisi jalan di Jakarta. Dia menilai, mobil listrik berstandar kendaraan pejabat negara tidak cocok.
"Jalanan Jakarta macet apa waktu battery-nya cukup, di sisi lain aktivitas menteri cukup tinggi. Mobil listrik kan lihat jam kuatnya baterai," tambah dia.
Alasan ketiga, dia mengakui mobil listrik mampu mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang besar. Tapi, cara itu bisa diantisipasi dengan teknologi hybrid yang saat ini sudah banyak dipakai para pejabat.
"Memang di sisi lain bisa menurunkan konsumsi solar dan BBM lainnya. Kalau sekarang saya mobil kantor pakai hybrid, saya isi BBM 2 minggu sekali," tegas Heru lagi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bakal menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan program mobil listrik jadi kendaraan dinas tahun depan. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan bagi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Tak hanya mobil, kendaraan listrik seperti motor listrik juga dirasa layak untuk dijadikan sebagai kendaraan dinas.
"Itu kan bagus itu. Kendaraan kayak sepeda-sepeda motor," kata dia saat ditemui di Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Rabu (14/8).
Luhut mengatakan, jika memang diperlukan, maka alokasi anggaran dalam APBN untuk pembelian kendaraan listrik akan disiapkan.
"Kalau ada APBN yang perlu dikeluarkan untuk pembelian sepeda motor listrik, mobil, kalau sudah siap, kenapa tidak," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah cari cara agar penjualan kendaraan listrik meningkat.
Baca SelengkapnyaTak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaKendaraan motor listrik untuk menekan buruknya kualitas udara Jakarta.
Baca SelengkapnyaPermintaan ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan mobil listrik di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaSepeda motor listrik dinilai masih sepi peminat. Untuk itu, pemerintah kini mengkaji persyaratan pemberian subsidi motor listrik. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaHarga jual mobil listrik bekas mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, menciptakan gelombang perhatian di pasar otomotif.
Baca SelengkapnyaPemkot Surabaya memilih menggunakan skema sewa ketimbang beli baru karena dirasa lebih menghemat anggaran.
Baca SelengkapnyaKepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memaparkan rangkaian kendaraan untuk Presiden Jokowi diperkirakan hanya 30 unit.
Baca SelengkapnyaUntuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaHal ini untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke motor listrik.
Baca SelengkapnyaPro dan kontra terkait insentif mobil hybrid tak berhenti. Ini komentar Hyundai!
Baca SelengkapnyaHarga jual mobil listrik bekas mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, menciptakan gelombang perhatian di pasar otomotif.
Baca Selengkapnya