Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekretaris Fraksi PAN minta kenaikan dana parpol dibatalkan

Sekretaris Fraksi PAN minta kenaikan dana parpol dibatalkan Yandri Susanto. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto meminta kenaikan dana partai politik (parpol) dibatalkan. Sebab, kata dia, kenaikan dana bantuan itu melukai rasa keadilan di masyarakat.

Padahal, pemerintah telah menaikkan dana partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah yang di dapatkan oleh partai politik. Kenaikan itu dilakukan untuk perbaikan sistem kaderisasi dan juga memenuhi segala kebutuhan parpol.

"Saya kira sekarang kurang pas, kenapa subsidi terhadap rakyat dicabut semua eh sekarang parpol yang disubsidi. Itu rasa keadilan di masyarakat sangat tersayat-sayat menurut saya untuk sebaiknya itu dibatalkan," kata Yandri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, terkait dengan wacana kenaikan dana kunjungan keluar negeri sebesar Rp 343,5 miliar Yandri meminta itu kembali dikaji. Pengkajian itu dilakukan untuk melihat konteks penting atau tidak kenaikan dana sebesar 70 persen tersebut.

"Misalkan substansinya apa sih kunjungan keluar negeri itu kan apa memang ada korelasinya dengan tugas-tugas dewan misalkan dengan kejar tayang terhadap legislasi atau pengawas bidang lain ada enggak korelasinya kalau ada korelasinya terus bisa dipertanggungjawabkan ya mungkin bisa kita perdebatkan lebih lajut apakah itu perlu atau tidak," ucapnya.

Seperti diketahui, DPR berencana menaikkan anggaran kunjungan keluar negeri dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 (RAPBN 2018). Kenaikan itu sebesar Rp 343,5 miliar naik sekitar Rp 141,8 miliar atau 70 persen dari anggaran sekarang yaitu sebesar Rp 201,7 miliar.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral

Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.

Baca Selengkapnya
Video Ketum Zulkifli Hasan 'PAN PAN PAN Bagi Bagi Gocapan', KPK Minta Jangan Curang
Video Ketum Zulkifli Hasan 'PAN PAN PAN Bagi Bagi Gocapan', KPK Minta Jangan Curang

KPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.

Baca Selengkapnya
Dikabarkan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Respons Yandri Susanto
Dikabarkan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Respons Yandri Susanto

Saat ditanya apakah Yandri siap jika diberikan mandat sebagai menteri, dia pun hanya bungkam.

Baca Selengkapnya
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik

PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.

Baca Selengkapnya
Ketum PAN Zulkifli Hasan Bagi-Bagi Duit 'Gocapan', KPK: Itu Politik Uang
Ketum PAN Zulkifli Hasan Bagi-Bagi Duit 'Gocapan', KPK: Itu Politik Uang

KPK menilai aksi Zulhas bagi-bagi duit gocapan sebagai politik uang jelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PAN: Tidak Mutlak Harus dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada
PAN: Tidak Mutlak Harus dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada

Jika PAN sudah cocok dengan calon lain dan cukup syarat mengusung kepala daerah, maka tak masalah berbeda dengan KIM

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah

Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.

Baca Selengkapnya
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja

Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Kritik Program Prabowo-Gibran: Bikin Kementerian Makan Siang Gratis Saja, Ketimbang Pakai Dana BOS
Politisi PDIP Kritik Program Prabowo-Gibran: Bikin Kementerian Makan Siang Gratis Saja, Ketimbang Pakai Dana BOS

"Saya sampai aduh usulkan sebaiknya bikin Kementerian Makan Siang Gratis aja sekalian, ketimbang kita harus masukkan DIPA Dana BOS," kata Andreas Hugo

Baca Selengkapnya
Prabowo Soal Zulhas Bagi-Bagi Uang ke Nelayan: Terima Saja, Tapi Pilih Ikuti Nurani
Prabowo Soal Zulhas Bagi-Bagi Uang ke Nelayan: Terima Saja, Tapi Pilih Ikuti Nurani

Menurut Prabowo, Zulhas adalah orang yang suka sedekah.

Baca Selengkapnya