Sekretaris Fraksi PAN minta kenaikan dana parpol dibatalkan
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto meminta kenaikan dana partai politik (parpol) dibatalkan. Sebab, kata dia, kenaikan dana bantuan itu melukai rasa keadilan di masyarakat.
Padahal, pemerintah telah menaikkan dana partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah yang di dapatkan oleh partai politik. Kenaikan itu dilakukan untuk perbaikan sistem kaderisasi dan juga memenuhi segala kebutuhan parpol.
"Saya kira sekarang kurang pas, kenapa subsidi terhadap rakyat dicabut semua eh sekarang parpol yang disubsidi. Itu rasa keadilan di masyarakat sangat tersayat-sayat menurut saya untuk sebaiknya itu dibatalkan," kata Yandri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kenapa Andre Taulany ingin jujur tentang dana kampanyenya? Saya akan jujur, pada saat itu saya menghabiskan sekitar 700 jutaan. Sebagian dari uang itu adalah milik saya sendiri, tapi tetap ada sponsor juga. Itu tidak bisa disangkal, saya hanya berbicara jujur.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang menyampaikan visi PAN? Komitmen ini disuarakan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan melihat kondisi dunia saat ini.
-
Apa permintaan Sahroni ke PPATK? 'PPATK wajib buktikan temuan tersebut. Harus clear bahwa ribuan anggota dewan itu betul-betul terlibat atau bermain, jangan sekedar dugaan. Dan kalau sudah firm, harus diungkap semuanya, sebut nama-namanya biar publik tahu. Karena kalau betul terjadi, ini kan tentunya sangat memalukan dan mengecewakan. Coba, gimana masyarakatnya mau ikuti aturan kalau pejabat publiknya seperti ini?', ujar Sahroni, Kamis (27/6).
Selain itu, terkait dengan wacana kenaikan dana kunjungan keluar negeri sebesar Rp 343,5 miliar Yandri meminta itu kembali dikaji. Pengkajian itu dilakukan untuk melihat konteks penting atau tidak kenaikan dana sebesar 70 persen tersebut.
"Misalkan substansinya apa sih kunjungan keluar negeri itu kan apa memang ada korelasinya dengan tugas-tugas dewan misalkan dengan kejar tayang terhadap legislasi atau pengawas bidang lain ada enggak korelasinya kalau ada korelasinya terus bisa dipertanggungjawabkan ya mungkin bisa kita perdebatkan lebih lajut apakah itu perlu atau tidak," ucapnya.
Seperti diketahui, DPR berencana menaikkan anggaran kunjungan keluar negeri dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 (RAPBN 2018). Kenaikan itu sebesar Rp 343,5 miliar naik sekitar Rp 141,8 miliar atau 70 persen dari anggaran sekarang yaitu sebesar Rp 201,7 miliar.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaKPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.
Baca SelengkapnyaSaat ditanya apakah Yandri siap jika diberikan mandat sebagai menteri, dia pun hanya bungkam.
Baca SelengkapnyaPPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca SelengkapnyaKPK menilai aksi Zulhas bagi-bagi duit gocapan sebagai politik uang jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJika PAN sudah cocok dengan calon lain dan cukup syarat mengusung kepala daerah, maka tak masalah berbeda dengan KIM
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca SelengkapnyaDia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca Selengkapnya"Saya sampai aduh usulkan sebaiknya bikin Kementerian Makan Siang Gratis aja sekalian, ketimbang kita harus masukkan DIPA Dana BOS," kata Andreas Hugo
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Zulhas adalah orang yang suka sedekah.
Baca Selengkapnya